Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, menilai bahwa pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres lain berada di level manager bukan di level presiden. Hal itu diungkapkan Fithra menanggapi jalannya debat cawapres secara keseluruhan, pada Jumat (22/12).
“Pertanyaan Gibran dalam konteks etika tidak pas, yang ditanya terlalu teknis, itu di level manajer bukan presiden. Sisi teknis middle manager, kalau gak tahu itu panggil menterinya. Ini Gibran cocoknya middle manager,” tutur Fithra kepada Media Indonesia, Jumat (22/12).
Baca juga : Mahfud : Pertanyaan Gibran Soal Karbon Diluar Topik Debat
Äpa yang disampaikan Gibran, kata Fithra terlalu tinggi. Bahkan, Fithra mengemukakan sepuluh ekonom cuma satu ekonom yang tahu soal SGIE.
Baca juga : Cak Imin Singgung Proyek Besar Masuk Solo ke Gibran
Ini yang kalau saya lihat ia unggul, saya sebagai ekonom untuk performance dia, tapi tak ada brand yang kuat,” ungkapnya.
Fithra menyebut secara branding, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD lebih unggul ketimbang Gibran. Pasalnya, slepetnomics menjadi salah satu upaya pasangan Anies-Muhaimin menyelesaikan masalah perekonomian.
“Dalam konteks itu, nomor 2 apa yang mau dimajukan, karena sebenarnya nomor 2 punya program makan siang gratis itu justru tidak disampaikan secara dominan malah sedikit saja, Ketika ia bicara stunting, itu dari dokumen visi misi itu justru gak ada target pravelansi stunting, di satu ada persen, justru di nomor-nomor gak ada pravelansi stunting,” tegasnya.
Bahkan, sebagai dosen, Fithra menyayangkan sikap Gibran yang menjatuhkan Cak Imin dan Mahfud MD dengan pertanyaan yang kurang jelas.
“Sebagai dosen saya melihat kok ga pantas anak muda menjatuhkan orang tua, dua-duanya dijatuhkan, kesannya dites. Kalau mau tanya, tanya aja secara jelas. Pak Mahfud bertanya secara jelas, Gus Imin bertanya jelas,” tuturnya. (Z-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved