Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kondisi demokrasi Indonesia. Salah satu buktinya, yakni aneka undang-undang (UU) yang lahir serampangan.
“Banyak undang-undang meluncur begitu saja tanpa pembahasan komprehensif,” kata Anies usai debat di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
Anies mengatakan setidaknya ada tiga ciri demokrasi sehat. Yakni, ada kebebasan berpendapat, ada oposisi, dan ada pemilihan umum (pemilu) yang adil.
Baca juga : Anies Berbicara Sesuai Fakta Saat Debat
"Oposisi dulu ada, sekarang tidak ada. Makanya ada undang-undang yang jadi perdebatan," ujar dia.
Baca juga : Anies tidak Main-main Soal Kebebasan Berpendapat
Anies mencontohkan UU tentang Ibu Kota Nusantara dan UU Cipta Kerja. Beleid itu disebut lahir tanpa ada proses demokratis.
"Tidak ada kesempatan diperdebatkan secara terbuka. Setelah jadi undang-undang, ramai. Itu yang akan kita perbaiki," papar dia. (Z-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved