Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memiliki ketegasan sama sekali saat menjawab pertanyaan seputar penyelesaian belasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dilontarkannya. Sebab, Ganjar menilai dua pertanyaannya tidak dijawab secara tegas oleh Prabowo.
Pada sesi tanya jawab debat capres yang digelar di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Ganjar bertanya kepada Prabowo apakah bakal membuat pengadilan HAM ad hoc sebagai salah satu rekomendasi DPR pada 2009 lalu kepada Presiden.
"Kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar ke Prabowo.
Baca juga : Janjikan Kebebasan Berpendapat, Anies : Wakanda No More, Indonesia Forever
Alih-alih menjawab dengan tegas pertanyaan Ganjar, Prabowo justru menyebut bahwa masalah HAM ditangani oleh cawapres Ganjar, yakni Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali, ada rekam jejak digitalnya, saya sudah jawab berkali-kali tiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.
Baca juga : Solusi Masalah Pengangguran, Ganjar: Buka Ruang Investasi yang Besar
Di luar kontes pertanyaan, Prabowo juga meminta Ganjar untuk bertanya kepada Kapolda Metro Jaya soal berapa banyak orang hilang di DKI Jakarta tahun ini. Lebih lanjut, Prabowo mengeklaim dirinya sebagai orang yang sangat keras membela HAM. Sebab, para tahanan yang dulunya ditahan justru saat ini berada di pihaknya.
"Yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolisasi Mas Ganjar, menurut saya," ujar Prabowo.
Menanggapi jawaban tersebut, Ganjar mulanya memuji Prabowo sebagai orang yang memiliki ketergasan luar biasa. "Tapi sayang, pada dua jawaban itu sama sekali tidak punya ketegasan."
Sebab, sambung Ganjar, kedua pertanyaannya sama sekali tidak dijawab Prabowo. Ganjar berjanji bakal membereskan masalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat jika terpilih menjadi presiden. Ini ditujukan agar isu soal HAM berat tidak muncul tiap lima tahunan jelang pemilu.
Saat diberi kesempatan ulang menanggapi Ganjar, Prabowo justru menuding pertanyaan Ganjar tendensius.
"Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah," tandas Prabowo. (Z-5)
GANJAR Pranowo merespon pertanyaan awak media terkait sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah (Pilkada Jateng). Ini menurutnya.
Megawati diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Adian Napitulu, Ganjar Pranowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama masuk kepengurusan PDIP
Ajang Soekarno Run sebagai penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6)
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
MANTAN Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved