Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAYU Dwi Anggono, di usianya yang masih tergolong muda, 39 tahun, telah dipercaya oleh KPU Republik Indonesia sebagai salah satu panelis pada debat capres-cawapres perdana Pilpres 2024. Di usianya yang belum genap 40 tahun, Bayu telah menyandang gelar profesor di bidang hukum.
Dikenal sebagai pakar dalam Ilmu Perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN),
Baca juga: Profil Rudi Rohi, Panelis Debat Capres-Cawapres 2024
Untuk berkenalan lebih dalam dengannya, berikut ini Lantas profil Bayu Dwi Anggono.
1. Pendidikan
- S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (2000)
- S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2007)
- S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010)
2. Karier Akademis
- Guru Besar di bidang Ilmu Perundang-undangan
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
- Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR
Baca juga: Siapa Ahmad Taufan Damanik Panelis Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024? Ini Profilnya
3. Pekerjaan Lain
- Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej
- Mitra Bestari Jurnal Konstitusi MK dan Jurnal Legislasi Kementerian Hukum
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia
- Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di berbagai kementerian/lembaga
4. Bidang Keahlian
- Ilmu Perundang-undangan
- Ilmu Acara Mahkamah Konstitusi
- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara
5. Penelitian Terkini
- Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas (2019)
- Omnibus Law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland (Lentera Hukum 7, 319)
- The House of Representatives' Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 15 (4), 347-360)
6. Publikasi Buku
- Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (2014)
- Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (2021)
Bayu juga diketahui telah menghasilkan berbagai penulisan ilmiah dan jurnal ilmiah di bidang hukum. Keahliannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan pertanyaan dan menjelaskan isu-isu penting terkait Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
(Z-9)
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengaku bergembira jika Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud setuju dengan perubahan.
Sejauh ini bonus demografi di Indonesia terkesan hanya akan menjadi impian saja.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal permohonan maaf yang disampaikan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurut Anies, hal itu lumrah dilakukan.
Hasil debat kelima atau terakhir capres bisa menentukan Pilpres 2024 akan berlangsung satu atau dua putaran. Gestur dan narasi debat untuk merebut suara pemilih yang belum menentukan.
HARI pemungutan suara hanya tinggal menghitung hari, sekitar 10% dari total pemilih yang menjadi kantong suara merupakan berasal dari kelompok penyandang disabilitas.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved