Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengumumkan panelis untuk debat pertama calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Salah satu panelis debat capres yang ditetapkan adalah Pakar Hukum dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi.
Khairul Fahmi, yang akrab disapa Fahmi, bersama dengan 10 panelis lainnya, termasuk Pakar Ilmu Politik dari UGM Mada Sukmajati, Pakar Ilmu Politik dari Undana Rudi Rohi, dan Ahli Hukum Tata Negara dari Undip, Lita Tyesta ALW. August Mellaz, anggota KPU RI, menyatakan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan tim pasangan calon terkait 11 nama panelis yang telah dikonfirmasi dan bersedia mengawal debat pertama.
Baca juga: Rektor UIN Sunan Kalijaga Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres 2024
Aktif di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017, Fahmi juga terkenal sebagai penulis produktif dengan puluhan judul buku. Pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menobatkan Fahmi sebagai penulis buku terbaik atas karyanya yang berjudul “Pembatasan Hak Pilih Warga Negara.” Buku ini terpilih sebagai Buku Pustaka Terbaik dalam kategori Pemilu.
Khairul Fahmi, yang lahir di Lubuk Aur, Sumatera Barat pada 30 November 1981, merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Baca juga: Jelang Debat Capres, Koalisi Masyarakat Sipil: HAM Bukan Isu 5 Tahunan
Dilansir laman PUSaKO FH Unand, berikut riwayat pendidikan Khairul Fahmi:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Canduang, 1988-1994
2. Pondok Pesantren Ash Habul Yamin Lasi, 1994-1999
3. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, 1999-2001
4. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2000-2004
5. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, 2008-2010
Khairul Fahmi juga aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan seperti berikut.
1. Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, 2011-2014
2. Ketua Badan Pengurus PBHI Wilayah Sumatera Barat, 2008-2012
3. Anggota Dewan Penegak Pedoman Prilaku (DP3) Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), 2009-2012
4. Anggota Majelis Wilayah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat, 2008-sekarang
5. Wakil Koordinator Bidang Hukum Yayasan Sjech Sulaiman Arrasuli, Bukittinggi, 2009–sekarang
6. Wakil Sekretaris Umum Himpunan Alumni MTI Canduang, 2009-sekarang
7. Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2003-2004
8. Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Andalas Padang, 2002-2003
9. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas 2001-2002
Dengan pengalaman dan kontribusinya, Fahmi menjadi salah satu panelis yang diharapkan memberikan kontribusi berharga dalam debat penting ini.
(Z-9)
TIMNAS Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menilai panas dalam debat calon presiden dan wakilnya merupakan hal wajar. Asalkan, jangan berlanjut maupun berlarut.
CAPRES Prabowo Subianto seharusnya sudah sejak lama menyadari forum debat merupakan salah satu pusat perhatian publik untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu 2024
Format debat Pilpres 2024 telah disusun bersama-sama dengan tiga tim pasangan calon. Baginya, konsep dan format debat capres-cawapres sudah optimal
“Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” ungkapnya.
Jokowi mengatakan pesan yang disampaikan untuk tiga pasangan calon (paslon).
SIKAP capres Prabowo Subianto yang tak mau membeberkan data pertahanan secara gamblang di debat capres, disorot netizen. Dalih Prabowo, data pertahanan tak boleh dibuka sembarangan.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved