Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mematangkan format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal dimulai pada Selasa (12/12) mendatang. Pada Rabu (29/11), KPU telah mengundang tim kampanye masing-masing pasangan calon dalam rapat terkait rencana debat capres-cawapres.
Adapun KPU juga sudah mengundang perwakilan media siaran untuk rapat mendengarkan penjelasan rencana pelaksanaan debat pasangan calon pada Kamis (30/11). Pascarapat tersebut, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah memaparkan kepada publik soal format debat.
"Kalau itu (agenda) debatnya capres, maka aktor utamanya capres. Kalau debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres. Kita mesti ingat, yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah calon dwitunggal," jelas Idham saat menjelaskan ulang pernyataan Hasyim kepada Media Indonesia, Sabtu (2/12).
Baca juga: KPU Tegaskan Cawapres Bakal Jadi Aktor Utama saat Debat Cawapres
Idham mengatakan, format yang telah disampaikan Hasyim itu adalah upaya KPU untuk menghadirkan informasi yang jauh lebih utuh kepada masyarakat sebagai pemilih. Menurutnya, porsi waktu dalam tiga agenda debat capres nanti menjadi milik capres. Begitu pula pada dua agenda debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres.
Namun, pendampingan cawapres dalam debat capres maupun sebaliknya dalam satu panggung pada lima rangkaian debat bukan sekadar hiasan saja. Idham mengatakan, capres salah satu pasangan diperbolehkan bertanya ke cawapres pasangan lain terkait visi-misi atau program kerja saat debat capres.
Baca juga: Dituduh Warganet Lindungi Gibran, Ini Jawaban KPU
"Boleh enggak pendampingnya itu ketika misalkan ditanya oleh seorang capres, 'Apakah Bapak selaku cawapres itu memahami visi yang diusung oleh Pak capres?' Kalau pertanyaan begitu, boleh enggak cawapres menjawab?" katanya.
Meski hasil rapat dengan tim kampanye masing-masing capres-cawapres dan media siaran terkait format debat telah dikemukakan Hasyim kepada publik, Idham mengatakan pihaknya masih akan menggelar rapat berikutnya untuk mematangkan semua rencana. Kendati demikian, belum ada tanggal pasti yang disampaikannya.
"Dalam rapat mendatang, hal ini akan dimatangkan semuanya. Rapat akan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI sebagaimana rapat sebelumnya," pungkas Idham. (Tri/Z-7)
Irene juga berharap, para siswa agar terus konsisten dan persisten dengan bakat dan minat yang dimiliki khususnya dalam dunia debat.
Joe Biden menepis gagasan yang diutarakan oleh sejumlah pejabat Partai Demokrat, bahwa ia harus mundur dan mencari alternatif kandidat yang lebih muda.
Joe Biden bertekad untuk tetap maju pada pemilu Amerika Serikat (AS) dan mengalahkan Donald Trump.
Joe Biden mengadakan pertemuan keluarga di Camp David yang diperkirakan membahas masa depannya dalam politik setelah debat presiden yang kontroversial dengan Donald Trump.
Sebuah survei baru menunjukkan sebagian pemilih Demokrat semakin khawatir tentang kelayakan mental Joe Biden untuk menjabat sebagai presiden setelah penampilannya di debat.
Petinggi Demokrat mendesak Joe Biden untuk diganti sebagai kandidat di Pemilihan Presiden 2024.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved