Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKRETARIS Jenderal Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpesan bahwa netralitas menjadi indikator dari pemilu yang berkualitas. Ia mengatakan pemerintah dan penyelenggara pemilu harus membuktikan mereka netral.
"Netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu merupakan indikator penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Netralitas juga menjadi prasarat pemilu yang tertib, aman, dan damai," ujar Mu'ti melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin (27/11).
Oleh karena itu, menurutnya semua pihak sebaiknya mendukung pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai asas.
Baca juga: Gibran Tidak Hadiri Acara Muhammadiyah, Nusron: Bagi Tugas
"Semua pihak hendaknya berusaha mendukung pelaksanaan pemilu yang LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)," tukas Mu'ti.
Seperti diberitakan, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan persoalan netralitas serta kecurangan menjadi kekhawatiran masyarakat. Anies kemudian menyinggung soal pakta integritas yang menurutnya tidak hanya dilakukan dengan sekadar tanda tangan. Melainkan perlu ada komitmen untuk hal itu.
Baca juga: Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir Gabung ke AMIN karena Anies
"Harus dijawab bukan dengan komitmen yang ditandatangani saja, tapi dengan kenyataan pengorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas, menjauhi segala macam sikap yang tidak netral, menjauhi segala macam cara yang kita tahu mencederai pemilu," ujar Anies dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Jakarta, Senin (27/11). (Z-7)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved