DPR Curigai Pengerahan Suara Pemilu 2024 di Lapas

KECURANGAN pemilu sudah menjadi isu politik yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. 

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa masa politik jelang pemilu 2024.

"Di dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua," ujar Wihadi di Jakarta, Selasa (21/11). 

Baca juga : IPW: Tudingan Polri Dukung Pasangan Tertentu untuk Kepentingan Politik

Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Selasa (21/11) tersebut juga dikatakan ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres.

Baca juga : Pilpres 2024 Diharapkan Berisi Adu Ide dan Gagasan Dukung Bonus Demografi

"Saya dengar ada pakta integritas yang dilakukan oleh dilakukan dirjen pemasyarakatan dan PJ sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikan pangkatnya," ungkapnya.

Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sanga terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS.

"Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini," paparnya.

Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas.

"Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan"

Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi III DPR Fraksi Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya. Siti yang berasal dari daerah pilih Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama.

"Di dalil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas," ucapnya.

Menanggapi hal itu Yasonna membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga dua atau tiga kali.

"Kalapas diganti Itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan komisi tiga yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi. Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan komisi tiga karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal dua kali biasanya tiga kali," kata Yasonna.

Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan.

"Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi," tukasnya. (Z-8)