Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMANGAT Perubahan terus dikumandangkan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), salah satunya mengevaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat menghambat kebebasan berpikir dan berpendapat.
Setelah blusukan bertemu para pedagang di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (16/11) Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar pertemuan internal pemenangan AMIN dari keluarga besar DPC PKB Kabupaten Batang dan Pekalongan, semangat kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam pertemuan tersebut.
"Undang undang ITE tidak boleh menghambat kebebasan berpikir dan berpendapat, maka saya bersama Mas Anies bertekad membawa perubahan dan salah satunya mengevaluasi UU ITE," ujar Muhaimin dihadapan ratusan orang yang langsung disamput "Setuju" oleh peserta pertemuan.
Baca juga : Jumhur Hidayat Masuk Tim Pemenangan, Kaum Buruh Siap Menangkan AMIN
Sambutan meriah diterima Muhaimin saat membahas UU ITE yang dipandang dapat menjadi alat kesewenang-wenangan hanya karena beda pendapat.
Sering terjadi penangkapan terkait kebebasan berpendapat karena UU ITE, lanjut Muhaimin Iskandar, sebagai contoh ada pedagang di Bogor, Jawa Barat yang ditangkap karena berbeda pendapat ketika menyampaikan melalui media elektronik.
Baca juga : Pilpres Dimungkinkan Dua Putaran, Nasdem Pilih Fokus untuk Menang
"Saat ini bahaya pak, gara-gara UU ITE sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit tangkap kemarin ada pedagang kecil di Bogor gara-gara beda pendapat sama tokoh besar kemudian ngomong di TikTok diangkut sekalian barang-barangnya, langsung miskin mendadak, gara-gara ITE," kata Cawapres yang diusung koalisi Perubahan dan Persatuan itu.
Muhaimin mengatakan, pasangani AMIN akan melakukan evaluasi dan perubahan terhadap UU ITE jika menang di Pilpres 2024 mendatang.
"Saat ini salah ngomong bisa masuk penjara, bahaya itu, maka begitu menang langsung ada perubahan," tambahnya. (Z-5)
Menurut Usman, pernyataan kepala negara tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai pelaporan hukum terhadap suara-suara kritis.
Salah satu isu yang dipersoalkan adalah Pasal 240 dan 241 KUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
Narasi tersebut dikhawatirkan memperlebar ruang intimidasi dan menormalisasi represi terhadap suara-suara kritis masyarakat.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan KUHP dan KUHAP baru justru melindungi pengkritik pemerintah dari kriminalisasi, termasuk komika Pandji Pragiwaksono.
KEBEBASAN berpendapat di media sosial menjadi salah satu wujud nyata demokrasi di era digital.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
Menteri PU Usulkan Pekalongan Masuk Prioritas Tanggul Laut Raksasa
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 1 April 2026, cuaca ekstrem kembali berpotensi terjadi di 34 daerah di Jawa Tengah. Selain itu, laut pasang (rob) di perairan utara sedikit menurun
SEBANYAK 22 balon udara berukuran besar secara liar masih diterbangkan dari Pekalongan, Jawa Tengah, cukup membahayakan penerbangan.
Pekalongan Balloon Festival digelar untuk menjaga tradisi Syawalan usai merayakan Idul Fitri 1447 H.
Ledakan petasan di Pekalongan menewaskan remaja 14 tahun. Dua korban lain masih dirawat intensif, polisi lakukan penyelidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved