Moeldoko: Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024

KEPALA Staf Presiden Moeldoko mengatakan sempat beberapa kali berbicara dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemilihan umum (pemilu) 2024. Sepanjang yang ia tangkap, Moeldoko mengatakan presiden netral.

"Ya sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau, bahwa pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini, (presiden bilang) ya sama kita netral," ujar Moeldoko pada wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11).

Moeldoko menyebut bahwa presiden selalu mengatakan netralitas berulang kali. Ia meminta pada media untuk tidak beranggapan jajaran pemerintah tidak netral.

Baca juga: Jokowi Enggan Komentari Pemberhentian Iparnya Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK

"Posisinya seperti itu. Jadi tolong ini dipahami secara utuh karena kalau enggak, nanti selalu mengartikan bahwa pemerintah atau presiden tidak netral," sambungnya.

Meskipun berulang kali presiden menegaskan soal netralitas, dalam pidato pada sejumlah kesempatan Jokowi sempat membahas simbol-simbol yang merujuk pada calon presiden tertentu yakni Prabowo Subianto. Seperti diberitakan, Putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Ditanya soal itu, Moeldoko menuturkan bahwa presiden memang seperti itu. Menurutnya pernyataan Jokowi tergantung siapa yang menafsirkan.

Baca juga: Anwar Usman tidak Dipecat dari Hakim MK Diduga Sebab Ipar Jokowi

"Ya tanya beliau karena beliau suka begitu, gitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu ya simbol-simbol itu selalu dimunculkan. Waktu di Magelang kan dulu begitu," tutur Moeldoko.

"Ya kadang- kadang tergantung yang mengartikan," sambung Moeldoko.

Jajaran Kabinet Tetap Bekerja Normal

Saat ditanya mengenai beberapa menteri tengah mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden, tetapi mereka tidak mundur ataupun cuti, Moeldoko memastikan pemerintahan akan tetap berjalan.

"Berikutnya di jajaran kabinet ya memang kita lihat kabinet kita adalah kabinet yang warna-warni tetapi kita pastikan yang pertama yang ingin kita pastikan adalah pemerintahan ini harus tetap berjalan secara efektif, tidak boleh kurang di dalam memberikan pelayanan kepada publik," papar Moeldoko.

Beberapa menteri seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi capres. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi cawapres. Selain itu, ada pula menteri yang tergabung dalam koalisi tim pemenangan capres-cawapres tertentu seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Moeldoko meyakini para menteri itu tidak akan menggunakan fasilitas negara ataupun melakukan politisasi jajaran kementeriannya untuk pemenangan pemilu. Ia berharap para menteri menghindari kepentingan politik praktis.

"Walaupun beliau-beliau ada di kementerian, tetapi dari sisi politik praktisnya kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya untuk kepentingan politik praktis itu karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana -prasarana (negara)," tukasnya.

(Z-9)