Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HAKIM Konstitusi Suhartoyo akan dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru menggantikan Anwar Usman pada Senin (13/11). Suhartoyo terpilih sebagai ketua yang baru oleh 9 Hakim Konstitusi hari ini, Kamis (9/11). Seluruh hakim konstitusi memiihnya secara musyawarah mufakat.
Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan pemilihan Ketua MK yang baru berlangsung sejak pagi pukul 09.00 WIB. Sebanyak 9 Hakim Konstitusi hadir dan bermusyawarah bersama di Ruang Permusyawaratan Hakim (RPH). Dari musyawarah tersebut disepakati 2 nama yakni Saldi Isra dan Suhartoyo.
Selanjutnya, kedua hakim tersebut kembali bermusyawarah untuk menentukan posisi ketua dan wakil ketua. Setelah itu, keduanya menyampaikan kepada 7 hakim lainnya dan semuanya sepakat.
Baca juga: Pekan Depan, Suhartoyo Dilantik Jadi Ketua MK
"Untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi kedepannya adalah Bapak Dr. Suhartoyo dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua. Itulah wujud musyawarah mufakat kami yang dilakukan di ruangan RPH tadi pagi," kata Saldi.
"Dan menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru adalah Yang Mulai Bapak Dr. Suhartoyo dan insyaAllah hari Senin akan diambil sumpah di ruangan ini," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra, Kamis (9/11).
Baca juga: Profil Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi Pengganti Anwar Usman
Dengan dilantiknya Ketua MK yang baru, Saldi mengatakan bahwa komposisi kepengurusan MK akan terpenuhi pasca pemberhentian Anwar Usman dari kursi ketua.
"Artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa," imbuhnya.
Adapun, mantan Ketua MK Anwar Usman telah diberhentikan MKMK menyusul pelanggaran etik berat terkait putusan MK Nomor 90/PPU-XXI/2023. Putusan itu memberi kesempatan kepada kepala daerah yang belum genap berusia 40 tahun untuk ikut dalam Pilpres 2024.
(Z-9)
SIKAP Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang tidak menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 mendapat sorotan
Ketua MK Suhartoyo mengingatkan kepada semua pihak yang di persidangan untuk tidak melakukan interupsi saat MK membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Hakim konstitusi Anwar Usman disebut masih menggunakan ruangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, sejatinya Anwar telah dicopot dari kursi Ketua MK dan digantikan Suhartoyo.
Ketua MK Suhartoyo menegur Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang tampak tertidur dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Selasa (2/4).
Apabila tidak menguasai hukum acara, itu bagaikan berjalan di tengah hutan tanpa mempunyai bekal apa pun sehingga akan tersesat.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menetapkan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 terkait pengujian batas usia masa dinas prajurit TNI sebagaiman tercantum dalam UU 34/2004.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
HAKIM MK Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna meminta agar hakim konstitusi Anwar Usman dapat berinisiatif dan membatasi diri
DUA mahasiswa yang mengajukan uji materi terkait syarat batas usia calon kepala daerah, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat
HAKIM Konstitusi Anwar Usman disarankan tidak ikut dalam tiap tahapan sidang uji materi terkait syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved