Cak Imin Sarankan Anwar Usman Mundur dari Hakim MK

MKMK Nyatakan tidak Berwenang Tangani 3 Aduan Kasus Pelanggaran Kode Etik Adies Kadir

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Legislator Ingatkan Batas Kewenangan MKMK dan Prinsip Konstitusionalisme

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo mengkritisi pernyataan Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna,

MKMK harus Hormati Kewenangan DPR dalam Penunjukan Hakim Konstitusi

Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.

Pakar: MKMK tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK

MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.

Perkara Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani Diminta Merujuk pada Putusan MKMK

MKMK menyimpulkan Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak melakukan perbuatan yang diduga melanggar etik, terkait pemalsuan dokumen dalam memenuhi syarat sebagai hakim.

MKMK Tegaskan Suhartoyo Sah sebagai Ketua MK

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa Suhartoyo sah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

Implementasi Putusan MK Masih Rendah, Pemerintah Ungkap Hambatannya

Pemerintah dan MK berkolaborasi memetakan penyebab mandeknya eksekusi putusan hukum. Dengan angka ketidakpatuhan mencapai 20%

Banyak Putusan belum Dijalankan Pemerintah, MK Singgung Ego Sektoral Kementerian

MK mengusulkan Indeks Kepatuhan Konstitusional untuk mengukur sejauh mana pemerintah menjalankan putusan final dan mengikat. Fajar Laksono soroti 20% putusan yang belum dieksekusi

KPK akan Pelajari Putusan MK soal Kewenangan BPK Hitung Kerugian Negara

Pembelajaran itu juga mencakup penyesuaian serta optimalisasi fungsi Akuntansi Forensik (AF) di KPK, yang sebelumnya memiliki peran dalam menghitung kerugian negara.

MK Batalkan Aturan Pensiun DPR, Formappi: Kemenangan Keadilan Publik

Lembaga legislatif tidak lagi bisa berlindung di balik payung hukum yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi serta rasa keadilan saat ini.

Putusan MK, Baleg Buka Peluang Segera Bahas Revisi UU Pensiun DPR

BALEG DPR RI merespons putusan MK yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat.

MK: Pelanggaran di UU Sektoral Bisa Dijerat UU Tipikor jika Memenuhi Unsur Korupsi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia