Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kepada Anwar Usman, yakni pemberhentian dari jabatan Ketua MK, melampaui ekspektasinya. Ia pun mengapresiasi sanksi tegas MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie tersebut.
"Bagus, di luar ekspetasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak memimpin sidang," ujar Mahfud yang ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu bertajuk 'Mewujudkan Pemilu Berintegritas' yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (8/11).
Mahfud menyebut putusan MKMK pada Selasa (7/11) itu berani. Ia berpendapat, jika MKMK menjatuhkan sanksi pemecatan, justru membuka ruang Anwar untuk mengajukan banding. Namun, adik ipar Presiden Joko Widodo itu tidak bisa melayangkan banding karena ia hanya diberhentikan dari jabatan Ketua MK.
Baca juga: Supaya Tak Membebani MK, Anwar Usman Didesak Mundur dari Hakim Konstitusi
"Karena naik banding bukan hanya risiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja hakim banding masuk angin. Makanya bagus itu Jimly. Salut, lah," katanya.
Melalui putusan MKMK, Mahfud menegaskan bahwa intervensi dalam memutus perkara di MK tidak boleh lagi diintervensi. Anwar bersama delapan hakim konstitusi lainnya diperkarakan di MKMK terkait putusan uji materi syarat usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca juga: Diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman tidak Bisa Ajukan Banding
Kendati demikian, Mahfud yang juga merupakan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo mengatakan Pilpres 2024 harus berjalan dengan pasangan yang ada pasca-putusan MKMK. Selain Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, bakal capres-cawapres lainnya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Pilpres 2024 harus berjalan dengan pasangan yang ada," tandas Mahfud. (Z-11)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
HAKIM MK Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna meminta agar hakim konstitusi Anwar Usman dapat berinisiatif dan membatasi diri
DUA mahasiswa yang mengajukan uji materi terkait syarat batas usia calon kepala daerah, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat
HAKIM Konstitusi Anwar Usman disarankan tidak ikut dalam tiap tahapan sidang uji materi terkait syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved