Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya membuka curriculum vitae (CV) atau daftar riwayat hidup para calegnya pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak KPU mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI untuk Pemilu 2024 pada Sabtu (4/11), fitur PROFIL yang memuat CV caleg PSI diketahui tidak dapat diakses.
Namun per hari ini, Selasa (7/11), publik sudah dapat membuka CV caleg DPR RI dari PSI. "Data riwayat hidup para calon anggota legislatif dari PSI bisa diakses publik di situs KPU," kata Ketua DPP PSI Satia Chandra Wiguna melalui keterangan tertulis.
Chandra menjelaskan, pemublikasian CV para caleg PSI merupakan bentuk transparansi partai politik yang diketuai putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, itu. Dengan demikian, pemilih dapat mengenal lebih jauh caleg-caleg PSI.
Baca juga : ICW: 56 Mantan Terpidana Korupsi Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024
"Silakan dicermati," tukas Chandra.
Ia mengakui alasan PSI tidak membuka CV para calegnya sejak awal didasarkan persoalan data pribadi kadernya yang maju dalam kontestasi pemilihan legislatif. Hal itu senada dengan penjelasan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyinggung pengalaman Pemilu 2019 lalu terkait intimidasi terhadap caleg PSI.
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Caleg tidak Curi Start Kampanye
Menurut Grace, CV caleg memuat alamat para caleg. Ia tak ingin rumah caleg PSI didatangi orang asing. Oleh karena itu, PSI berkoordinasi agar data personal caleg seperti alamat caleg tidak dipublikasi.
PSI sendiri menempatkan 580 caleg DPR RI yang tersebar di 84 daerah pemilihan. 355 caleg PSI berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya atau 38,79% dari total keseluruhan caleg adalah perempuan. Sebanyak 157 caleg PSI berusia 21-30 tahun, sedangkan 145 di antaranya berusia 31-40 tahun.
Adapun 157 caleg PSI lainnya berusia 41-50 tahun. Sementar itu, 121 caleg lainnya berusia di atas 51 tahun.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengaku tidak mengetahui bahwa fitur PROFIL-nya dalam DCT tidak dapat diakses publik. Dave diketahui kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024 dari dapil Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon.
Dave sendri mengatakan tidak keberatan untuk membuka CV-nya. "Kenapa mesti menolak https://id.wikipedia.org/wiki/Dave_Laksono
profil saya sih ada di Wikipedia, jadi tidak ada kekhawatiran untuk menyebarkan history saya," pungkasnya. (Z-8)
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved