Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aparatur sipil negara (ASN) wajib netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya peran ASN berpengaruh besar dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Sebagai pilar kuat, ASN harus berintegritas, profesional, netral, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Kamis (19/10).
Ghufron menilai netralitas ASN penting dalam Pemilu 2024. Sebab, mereka wajib patuh dengan siapapun presiden yang terpilih nanti.
Baca juga: Tudingan Miring Aliran Dana Korupsi dan Potensi Penistaan Partai Politik
"Perlu diingat, ASN harus loyal kepada struktur pemerintahan, bukan pada individu yang menjabat di struktural tersebut," ucap Ghufron.
Larangan ASN berpolitik dalam pemilu tahun depan juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Integritas dinilai menjadi harga mati.
Baca juga: ASN tidak Netral Sumber Kerawanan Pemilu
"Pemilu harus berintegritas, sebab akan menentukan ketatanegaraan masa depan. Jika Pemilu sudah tidak berintegritas, maka bisa menghasilkan ASN yang tidak berintegritas," ujar Ghufron.
Meski begitu, ASN tetap boleh memilih jagoannya dalam Pemilu 2024. Namun, dilarang untuk memaksa atau merekomendasikan orang lain untuk satu suara.
"ASN boleh menentukan pilihan (di Pemilu), tapi tidak boleh mengajak orang lain memilih seorang calon," kata Ghufron.
Para ASN juga diharap tidak ikut dalam urusan kampanye dalam Pemilu 2024. Karena, kata Ghufron, mereka tidak dibayar untuk ikut campur dalam hal tersebut.
"Biarlah calon tersebut mengampanyekan diri, tapi sekali lagi ASN jangan ikut-ikutan bagian dari kampanye seorang calon," tutur Ghufron. (Z-3)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved