Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengungkapkan peta politik nasional akan berubah setelah Pro Joko Widodo (Projo) menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024. Menurutnya, dari sikap relawan Jokowi itu, PDIP kemungkinan akan mengevaluasi keanggotaan putra sulung Kepala Negara, Gibran Rakabuming Raka.
“Projo adalah organ paling dekat untuk melihat sikap dan arah dukungan Jokowi. Terlepas Gibran jadi cawapres Prabowo atau tidak, kemungkinan besar akan dicabut sebagai anggota PDIP. Tinggal menunggu keputusan posisi Gibran apakah akan jadi cawapres pak Prabowo atau tidak,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga memprediksi keanggotaan Jokowi di partai berlogo kepala banteng itu akan dipasifkan. Namun, hal itu mungkin baru akan dilakukan ketika Pilpres sudah memasuki putaran kedua. Pasalnya, pada saat itu, kemungkinan besar dukungan terhadap Jokowi sudah turun.
Baca juga: Projo Ganjar: Budi Arie Manipulatif dan Bohongi Rakyat
"Jikapun hal itu dilakukan, mungkin pada putaran kedua pilpres. Saat itu, dukungan publik terhadap Jokowi juga akan menurun,” tuturnya.
Selanjutnya, Ray menuturkan peta koalisi akan berubah. Ia menilai PDIP akan mengambil posisi oposisi moderat. Bersama dengannya ada PPP, Nasdem, PKB dan tentu saja PKS. Ke depan, kekuatan pemerintah dengan oposisi akan lumayan berimbang. Jika PDIP, PPP, Nasdem, PKB dan PKS bergabung, jumlah kursi mereka di parlemen mencapai 314 kursi.
Baca juga: Dukungan Bulat Projo Perbesar Kans Kemenangan Prabowo
“Ini akan menjadi mayoritas. Sementara komposisi kursi pendukung pemerintah hanya 261 kursi dari kursi Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN,” jelasnya.
“Itu membuat komposisi oposisi yang relatif lebih besar dari partai pendukung pemerintah. Jika ditambah dengan berbagai kekecewaan para pendukung Jokowi sebelumnya, utak atik capres cawapres, tentunya barisan oposisi akan makin besar,” terang Ray.
Ia pun tidak meyakini roda pemerintahan Jokowi bisa stabil hingga akhir masa jabatannya di 2024 mendatang.
“Menarik melihatnya di masa yang akan datang. Lebih menarik lagi karena komposisi pendukung Jokowi adalah partai-partai yang merupakan kompetitornya di pilpres 2019 lalu. Selain Golkar, seluruh partai pendukung Jokowi di dua pilpres sebelumnya mencari jalan sendiri,” tandasnya
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved