Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan umat Islam memberikan kontribusi yang besar dalam konteks demokrasi global. Umat Islam di Indonesia dinilainya lebih kompatibel dengan demokrasi dibanding negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
Hal itu disampaikan Hasyim usai menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10). Menurut Hasyim, jika didasarkan pada jumlah populasi, Indonesia mempraktikkan demokrasi elektoral ketiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat.
"Warga Indonesia ini paling banyak adalah umat Islam, maka bisa dikatakan bahwa kontribusi umat Islam dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ini dan juga dalam konteks demokrasi global memberikan kontribusi yang besar," terangnya.
Baca juga: KPU Bakal Periksa Ulang Kesehatan Cak Imin
Fakta tersebut melandasi KPU menjajaki kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim meyakini NU turut turut telah berkontribusi dalam mendirikan dan memperjuangkan Indonesia sampai saat ini.
"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jam’iyah memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi, khususnya untuk Pemilu 2024 nanti," jelas Hasyim.
Baca juga: LAZISNU PBNU Akan Kirim Bantuan ke Palestina
Nota kesepahaman antara KPU dan PBNU bertajuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim mengatakan, dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakat, KPU juga memfasilitasi pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di pesantren-pesantren.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengatakan pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Keluarga Maslahat yang melibatkan keluarga di tingkat basis desa. Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi salah satu saluran pendidikan politik yang dilakukan warga NU.
Gus Yahya berharap, nota kesepahaman yang ditandatanganinya dengan Ketua KPU RI dapat menjadi titik tolak untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu.
"Ini menjadi salah satu topik utama komunikasi PBNU kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara," tandasnya. (Tri/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved