Anies Diadang di Bandung, KPU Ingatkan Belum ada Capres Resmi

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengingatkan sampai saat ini belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2024.

Hal itu menjawab aksi pengadangan kandidat bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat akan menggelar kegiatan diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/10).

"KPU baru buka pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada 19 - 25 Oktober 2023," terang Idham, Selasa (10/10).

Baca juga: Anies Batal Diskusi di Bandung, Bawaslu bakal Kaji Keberadaan Unsur Pelanggaran

Ia juga mengatakan saat ini belum memasuki masa kampanye. Sebab, kampanye untuk Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November 2023. Masa kampanye itu akan berlangsung selama 75 hari sampai 10 Februari 2024, empat hari sebelum hari pemungutan suara.

Menurut Idham, sebagai salah satu gedung cagar budaya di Kota Bandung, GIM dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, kebijakan GIM untuk digunakan sebagai tempat kegiatan publik, termasuk diskusi, diatur oleh Pemprov Jawa Barat. "Semoga pengaturan kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan," pungkas Idham.

Baca juga: Penjegalan Anies Baswedan di GIM Kota Bandung Cederai Demokrasi

Diketahui, kegiatan diskusi yang melibatkan Anies itu diinisiasi oleh Change Indonesia, komunitas aktivis prodemokrasi dan pergerakan mahasiswa. Dikusi bertajuk Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan itu harusnya digelar pada Minggu (8/10).

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin berkilah pihaknya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat hanya menjalankan aturan yang berlaku, yakni melarang kegiatan berkonten politik di gedung milik pemprov.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani menyoroti kian terasanya politisasi dari hukum dan aparat penegak hukum kepada pihak oposan. Menurutnya, indikator dari demokrasi adalah kritik terhadap kekuasaan. (Z-3)