Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH saksi diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan mantan Komisioner Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto naik ke lantai 15 Gedung Merah Putih.
"Kasus dugaan tahanan atas nama DTY (Dadan Tri Yudianto) yang dibon ke lantai 15 Gedung KPK, saat ini sedang dalam proses klarifikasi oleh Dewas ke pihak-pihak terkait," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Selasa (26/9).
Syamsuddin enggan memerinci lebih lanjut pihak yang sudah dimintai keterangan. Permintaan klarifikasi ini merupakan tahap lanjutan atas laporan yang diterima.
Baca juga: 2 Pegawai Athena Jaya Production Dipanggil KPK Terkait Hasbi Hasan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan polemik pertemuan tahanan kasus korupsi di lantai 15 Gedung Merah Putih. Pertemuan tersebut bukan antara pimpinan lembaga antirasuah dengan tersangka yang merupakan mantan Komisioner Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto.
Alex menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan oleh salah satu perwira TNI. Permintaan disampaikan usai rapat membahas operasi tangkap tangan (OTT) Badan SAR Nasional (Basarnas) pada 28 Juli 2023.
Baca juga:
"Ketika rapat selesai, ada salah satu perwira (TNI) yang mengatakan mengenal salah satu tersangka (Dadan) yang ditahan di Merah Putih, dan meminta izin untuk bertemu," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 21 September 2023.
Alex enggan memerinci lebih lanjut identitas perwira TNI yang meminta bertemu dengan Dadan. Dia mengaku saat itu memberikan restu menghadirkan Dadan ke lantai 15 Gedung Merah Putih KPK.
Keputusan itu diambil karena pertemuan dengan pihak TNI berlangsung mencekam. Dia mengeklaim ingin meredakan situasi.
"Saya sendiri lupa apakah saya mengizinkan, saya tekankan silakan, dengan melihat situasi dan kondisi saat itu, silakan," ucap Alex. (Z-3)
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
SEJUMLAH pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 diumumkan pada Rabu (24/7/2024).
SEBANYAK 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Seleksi ini merupakan tahapan awal.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjalankan tugas dengan profesional. Pansel harus berani mencegah intervensi politik.
JPU pada KPK mengajukan banding atas putusan vonis lima tahun penjara untuk mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), hari ini, Kamis (7/3).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai klaim dipalak US$6 juta yang dicetuskan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto cuma trik agar dibebaskan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto soal adanya oknum KPK yang meminta US$6 juta untuk menangani kasusnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami pernyataan mantan Komisioner PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, yang mengaku dimintai uang sebesar US$6 juta oleh pegawai KPK.
KPK menyarankan terdakwa Dadan Tri Yudianto lapor ke Dewas terkait permintaan US$6 juta oleh oknum KPK agat tidak menjadi tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved