Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak wacana percepatan pemungutan suara Pilkada 2024. Pesta demokrasi itu direncanakan maju ke September dari sebelumnya November.
"Sebenarnya PKB menolak pemajuan Pilkada," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditemui di Posko Nasional Forum Komunikasi (Forkom) Relawan Anies, di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 September 2023.
Namun, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi PKB di DPR. Pihaknya belum menentukan sikap secara resmi.
Baca juga: Ini Enam Alasan Aktivis 98 Wajib Dukung Pasangan AMIN di Pilpres 2024
"Sepenuhnya fraksi, apakah disepakati maju atau tetap jadwal," bebernya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari sempat menyampaikan wacana agar Pilkada 2024 bisa dipercepat dilaksanakan September 2024. Dengan demikian, menurut Hasyim, kepala daerah yang terpilih bisa dilantik serentak pada Desember 2024. Dengan demikian, pemerintahan di daerah bisa berjalan bersamaan pada waktu yang sama. (Z-2)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved