Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Prabowo Subianto baru-baru ini mendapatkan anggota baru yaitu Partai Demokrat.
Partai yang pernah berkuasa selama dua periode di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini disebut-sebut akan bergabung dengan KIM setelah sebelumnya sempat tergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Baca juga: Cawapres Prabowo akan Dibahas Usai Deklarasi Partai Demokrat
Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago, keputusan Demokrat bergabung dengan KIM disambut hangat partai-partai lain dalam koalisi itu, termasuk Partai Bulan Bintang (PBB).
PBB sendiri adalah partai paling awal mendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024, bahkan sebelum partai-partai besar seperti Golkar dan PAN melakukannya.
"Bersatunya Demokrat dengan PBB di dalam KIM membuat publik mengingat kembali momen Pilpres 2004, ketika SBY maju sebagai calon presiden dengan didukung tiga partai, salah satunya adalah PBB."
"Berkat dukungan PBB dan dua partai lainnya, yaitu Demokrat dan PKPI, SBY berhasil mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan kemenangan telak," kata dia dalam keterangannya, Kamis (21/9).
Baca juga: Tim 8 Prabowo Mengaku Hanya Makmum soal Kandidat Cawapres
Atas dasar fakta sejarah itu, kata dia, publik kemudian berspekulasi bahwa bergabungnya Demokrat ke KIM akan membuat peluang Yusril yang kini masih menjabat Ketua Umum PBB, menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo semakin terbuka lebar.
Spekulasi ini muncul dengan asumsi bahwa bisa saja saat ini Demokrat akan balik memberikan dukungan kepada Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi cawapres Prabowo sebagai balasan atas dukungan Yusril dan PBB kepada SBY di Pilpres 2004 lalu.
"Terlebih lagi, bergabungnya Demokrat ke KIM tidak dengan agenda mendorong seseorang untuk menjadi cawapres Prabowo," jelas dia.
Apakah spekulasi ini benar? Menurut Pangi, hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini. Namun, yang pasti adalah bahwa Demokrat dan PBB memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan.
"Keduanya pernah bersama-sama memenangkan Pilpres 2004 dan membawa SBY ke kursi kepresidenan. Apakah keduanya akan kembali bersama-sama memenangkan Pilpres 2024 dan membawa Prabowo ke kursi yang sama? Mari kita tunggu saja," pungkas dia. (RO/S-2)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved