Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyadari pihaknya tidak mungkin mengerjakan gelaran Pemilu 2024 sendirian. Pelibatan berbagai pihak perlu dilakukan, baik untuk pengaturan pelaporan dana kampanye, meningkatkan partisipasi pemilih muda, maupun pendidikan pemilih.
Oleh karena itu, KPU RI menjajaki kerja sama dengan tiga lembaga sekaligus, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Agama (Kemenag) melalui penandatanganan nota kesepahaman.
"Banyak topik-topik yang harus dikerjakan yang tentu kemudian harus melibatkan berbagai pihak," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Baca juga : Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Menurutnya, pelibatan PPATK pada Pemilu 2024 disebabkan adanya kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Oleh karena itu, peserta pemilu diwajibkan menyiapkan rekening khusus dana kampanye. Peran PPATK dibutuhkan karena transaksi yang dilakukan melibatkan transfer via bank.
Hasyim juga menyoroti jumlah pemilih muda yang tersebar di berbagai organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, peran Kemenpora berkontribusi untuk meningkatkan sportivitas dalam pemilu.
Baca juga : Ridwan Kamil Dampingi Ganjar Pranowo, ini Respons Sandiaga Uno
Sementara Kemenag berperan dalam pendidikan pemilih, mengingat kementerian tersebut mengurusi lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Dalam acara yang sama, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana siap mendukung KPU terkait pengusutan dana dari kegiatan ilegal untuk pembiayaan kontestasi politik. Pihaknya bakal mengkaji secara khusus mengenai batasan dana sumbangan untuk kampanye.
"PPATK ingin pemilu ke depan ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan visi dan misi. Bukan adu kekuatan uang, apalagi berasal dari sumber-sumber ilegal," katanya.
Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo juga berkomitmen membantu KPU untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia menjelaskan, tugas Kemenpora dalam gelaran pemilu antara lain mendorong pendidikan politik, demokratisasi,d an partisipasi anak muda.
Adapun Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya bakal bersedia menyediakan seluruh instrumen yang dikendalikan Kemenag untuk kepentingan sosialisasi kepemiluan, utamanya madrasah aliyah dan perguruan tinggi.
"Kita punya KUA yang tersebar di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam situasi tertentu kami juga akan sediakan, silakan kalau KPU ingin menggunakan kantor-kantor KUA yang ada di Kemenag untuk kegiatan kepemiluan," tandasnya. (Z-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved