Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online (judol) di Indonesia.
"Ini bukan tentang takut atau tidak takut. Ini PPATK sekarang melakukan kajian terkait pembuka data. Ada 2.000 di antara mereka kita duga sebagai pengepul, di ujung sana. Inisial-inisial banyak sekali, luar biasa banyak," kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).
Posisi PPATK saat ini tidak dalam kapasitas melakukan upaya penindakan. Itu diserahkan kepada penyidik melalui analisis yang PPATK sampaikan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya yang merupakan bagian dari satgas sudah menyampaikan semua.
Baca juga : MKD Klarifikasi Para Anggota Legislatif yang Disebut Bermain Judi Online
"Kalau insial, apapun inisialnya dari 2 juta nama juga sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada, sudah pasti ada. Dari ribuan nama sebut saja 28 abjad sudah pasti ada," ucapnya.
Selain itu, ia juga menegaskan tidak ada yang kebal hukum terkait kasus judol, pemerintah terus melakukan penyidikan nama-nama yang ada dalam data. Sayangnya Ivan enggan menyebutkan inisial T dimaksud. Ia juga meminta media kembali menanyakan kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait kebal hukum.
"Dalam konteks pelanggaran pidana adanya pelanggaran hukum, jadi kita tidak bisa mengatakan orang kebal hukum atau tidak dalam konteks ini, apalagi dalam forum ini, ini bukan ke arah sana. Jadi tanyakan saja ke Pak Benny, apakah yang bersangkutan sudah pernah kena pidana atau seperti apa kami enggak tahu, dalam konteks PPATK tugas Satgas adalah menyampaikan hasil analisis pada penyidik," ujar dia.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku sudah pernah melaporkan sosok inisial T yang diduga pengendali bisnis judi online di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara. (Z-11)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengungkap identitas sosok berinisial T yang diduga merupakan pengendali bisnis judi online di Indonesia
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Komisi III DPR RI memastikan bakal melindungi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bila berani mengungkap sosok pengendali judi online berinisial T.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani bakal hadir untuk mengklarfikasi dan menjelaskan sosok berinsial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Bareskrim Polri bakal memanggil Ketua BP2MI Benny Ramdhani, pada Senin (29/7) mendatang. Ia bakal dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok berinisial T di balik praktik judi online.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved