Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrat mengungkapkan bahwa kecil kemungkinan pihaknya melahirkan koalisi baru menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Demokrat mengatakan fokus terbesar pihaknya saat ini adalah bergabung pada kolisi yang sudah ada.
Adapun hal itu diungkapkan Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron, merespons perkembangan arah koalisi Partai Demokrat pasca hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Dalam politik serba mungkin, sehingga kalaupun toh terjadi garis tuhan ternyata menentukan ada koalisi baru, ya bisa saja. Tapi kemungkinan menurut saya sangat kecil dibandingkan kepada (merapat) koalisi yang sudah pasti," ucap Herman saat ditemui di DPP Partai Demokrat, Sabtu (9/9).
Baca juga: Hadiri HUT Demokrat, AHY: Sudah Move On!
"Yang pasti pendaftaran sudah dekat tgl 10 Oktober, jadi bagaimanapun kita harus lebih rasional, tentu yang paling penting adalah gabung ke koalisi yang sudah terbentuk," ujarnya.
Berbicara terkait opsi terbaik yang dimiliki Partai Demokrat saat ini dalam menentukan arah koalisi, Herman menyebut bahwa pihaknya masih mempertimbangkan semua opsi.
Baca juga: Pidato AHY Kutip Nama Soekarno, Pengamat: Kode Demokrat Merapat ke PDIP
Dia juga merasa bahwa Demokrat memiliki kecocokan baik dengan koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto maupun koalisi bacapres Ganjar Pranowo.
"Ke semuanya cocok, kecuali yang kemarin gak cocok (KPP). Kalau melihat apakah ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo, saya kira Demokrat kini memiliki rasionalitas dalam mengambil sikap dan keputusannya, serta selalu didasarkan kepada etika moral politik yang baik. Baik itu memang menjadi keputusannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ujarnya.
Dia pun mengatakan bahwa Partai Demokrat saat ini masih terus menjalin komunikasi baik dengan koalisi pendukung bacapres Prabowo Subianto maupun koalisi pendukung bacapres Ganjar Pranowo.
"Ya semuanya ada komunikasi, saya sampaikan bahwa sampai hari ini ada komunikasi baik dengan koalisi Pak Ganjar maupun dengan koalisi Pak Prabowo. Tetapi kan keputusannya sangat bergantung kepada pimpinan partai, makannya nanti kita tunggu saja," tukas Herman.
Dapat diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diisukan memiliki opsi untuk menghadirkan koalisi baru bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kabar burung itu lahir setelah Partai Demokrat memutuskan hengkang dari KPP pasca-lahirnya duet Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. (Rif/Z-7
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PKB bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved