Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah bersiap menghadapi gelaran Pilkada 2024 meski porses rekapitulasi suara Pemilu 2024 masih berlangsung sampai saat ini. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB Syaiful Huda mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 35 nama dari internal maupun eksternal untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah, baik level gubernur, bupati, maupun wali kota.
Bagi Huda, respon cepat PKB tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta jadwal Pilkada Serentak 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada, yakni 27 November. Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan PKPU Nomor 2/2024 mengenai tahapan Pilkada 2024 yang menggariskan hari pemungutan pada 27 November.
"Untuk itu PKB segera akan menyiapkan langkah-langkah khusus, termasuk desk khusus Pilkada sedang disiapkan oleh DPP PKB untuk menghadapi gelaran Pilkada serentak 2024 yang sebentar lagi kita akan lakukan," ujarnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (4/3).
Baca juga : Anies Sebut Koalisi Perubahan Sangat Solid, Bantah Spekulasi Retak
Menurut Huda, langkah cepat yang dilakukan pihaknya untuk memastikan agenda perubahan pada Pilpres 2024 terejawantah pada Pilkada 2024. Dalam kontestasi Pilkada 2024, PKB ingin melakukan perubahan dari desa. Pihaknya mengakui, ikatan yang dibangun PKB dengan NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih cukup baik.
Namun, koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu belum dapat dipastikan bersatu dalam kontestasi Pilkada 2024. Bagi Huda, pelanjutan Koalisi Perubahan dari level Pilpres ke Pilkada 2024 masih menjadi salah satu opsi sejauh ini.
"Di dalam agenda Pilkada Serentak 2024, koalisi yang terbangun dari PKB, PKS, dan NasDem akan menjadi bagian salah satu opsi dalam rangka mengusung beberapa calon di daerah-daerah di seluruh Indonesia," terang Huda.
Baca juga : Partai Koalisi Perubahan Harus Punya Kursi Mayoritas di DPR
"Tapi di saat yang sama kami tetap membuka komunikasi dengan parpol lain di luar Koalisi Perubahan, tentu semangatnya kita letakkan pada semangat perubahan yang berbasis kepada daerah-daerah," sambungnya.
Di samping itu, PKB juga bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024. Bagi PKB, metode kampanye dengan melibatkan partisipasi masyarakat lebih mendidik ketimbang mobilisasi masyarakat.
Huda mengatakan, untuk menguatkan partisipasi publik, PKB bakal membuka kegiatan public meet up sebagai forum bagi masyarakat untuk terlibat merekomendasikan nama tokoh yang diajukan sebagai calon kepala daerah usungan PKB.
"Di situ publik bisa berpartisipasi secara langsung memberikan masukan terkait dengan sosok siapa di kabupaten/kota tertentu, di provinsi tertentu yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka menguatkan agenda perubahan," ujarnya.
Huda mengungkap, sejauh ini PKB sudah menyaring 35 nama yang akan diajukan sebagai calon kepala daerah, baik itu calon gubernur, calon bupati, maupun calon wali kota. Meski belum mau mengungkapnya, ia mengatakan nama-nama tersebut merupakan figur terbaik untuk melanjutkan perubahan Indonesia dari daerah. (Z-6)
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved