Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
USAI hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Partai Demokrat mengaku lebih berpikir rasional untuk menentukan arah koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi HUT ke-22 Partai Demokrat, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan kini partainya tidak menuntut macam-macam untuk dapat bergabung di antara dua koalisi yang tersisa.
"Demokrat berpikir rasional saja, karena kalau kemarin mungkin ditanya ketika masih gabung dengan NasDem dan PKS (KPP) kami bisa menjawab (syarat) karena memang itu merintis dari awal. Demokrat merintis dari awal sehingga ada daya tawar baik untuk portofolio maupun hal-hal lain," ucap Herman, Sabtu (9/9).
Baca juga: Pidato AHY Kutip Nama Soekarno, Pengamat: Kode Demokrat Merapat ke PDIP
"Tapi kan sekarang inikan (kami) masuk kedalam koalisi yang sudah terbentuk, oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan apa yang secara rasional tentu itu menjadi porsinya Demokrat," jelasnya.
Ketika ditanya terkait apakah ada dorongan bagi Demokrat untuk mencalonkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres di kolisi yang baru nantinya, Herman mengaku dorongan itu masih ada hanya saja tidak seperti saat masih berada di KPP.
Baca juga: Hadiri HUT Demokrat, AHY: Sudah Move On!
"Rasional, rasional. Ya kalau diajak jadi cawapres siap tapi kalaupun tidak kami lebih rasional untuk bisa bergabung dengan koalisi yang sudah ada," ujarnya.
Berbicara terkait opsi terbaik yang dimiliki partai Demokrat saat ini dalam menentukan arah koalisi, Herman menyebut bahwa pihaknya masih mempertimbangkan semua opsi.
Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat saat ini masih terus menjalin komunikasi baik dengan koalisi pendukung bacawapres Prabowo Subianto maupun koalisi pendukung bacawapres Ganjar Pranowo.
"Ya semuanya ada komunikasi, saya sampaikan bahwa sampai hari ini ada komunikasi baik dengan koalisi pak Ganjar maupun dengan koalisi pak Prabowo. Tetapi kan keputusannya sangat bergantung kepada pimpinan partai, makannya nanti kita tunggu saja," kata Herman.
Dengan tenggang waktu pendaftaran bakal Capres-Cawapres yang hanya tinggal sekitar 1 bulan, Herman pun mengungkapkan kemungkinan pihaknya akan mengumumkan pada bulan September ini.
"Yang pasti karena ada limitasi pendaftaran Capres-Cawapres karenanya harus ada keputusan yang cepat juga dari Partai Demokrat. Bulan ini, kemungkinan sekitar September pekan ketiga lah," tukasnya. (Rif/Z-7)
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PKB bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved