Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap ada penerima bantuan sosial (bansos) yang memiliki rumah bak istana. Warga itu mendapat pengecualian dengan sejumlah pertimbangan.
"Saya lihat sendiri kalau itu, sempat rada rame saat itu, saya juga enggak mau terima karena rumahnya benar-benar bagus kayak istana, di tengah hutan beneran gitu," kata Risma dalam diskusi dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (5/9).
Risma menjelaskan penerima bansos itu ketahuan memiliki rumah gedong usai tim penyuluh melakukan pemantauan. Bantuan untuk warga itu awalnya ingin disetop.
Baca juga: APBD DKI Turun Rp5 Triliun, DPRD Ingatkan Bantuan Sosial Masyarakat Jangan Dikurangi
Namun, Risma turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan langsung. Menurutnya, penghuni rumah itu ternyata sudah tua dan tidak bisa bekerja karena memiliki kekurangan.
"Sekarang dia enggak bisa apa-apa, sudah tua, sudah enggak bisa kerja, terus kemudian menjadi tunanetra lagi, apa namanya, mungkin katarak dia terlambat ya," ucap Risma.
Baca juga: Eks Dirut BGR Perintahkan Bikin Dokumen Fiktif untuk Penyaluran Bansos di Lampung dan Medan
Menurut Risma, orang itu juga sudah mencoba menjual rumahnya untuk bertahan hidup. Namun, tidak laku karena lokasinya di tengah hutan.
"Ya dijual enggak laku, banyak itu di kampung-kampung seperti itu. Seperti itu kira-kira, jadi ada beberapa kemungkinan," ujar Risma.
Karenanya orang itu mendapatkan pengecualian dan tetap mendapatkan bansos. Risma menyebut pertimbangan itu didasari pertimbangan penyuluh.
"Kalau itu ada konspirasi dari pendamping maka langsung bisa periksa dan kita langsung tindak," ujar Risma.
Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan stakeholder untuk pemberian edukasi bagi masyarakat tertentu terkait dengan pengelolaan uang. Tujuannya agar kasus serupa tidak terulang.
"Kalau kita bisa lakukan itu maka mungkin nanti dia saat pensiun, saat dia sudah enggak bisa bekerja atau sakit atau itu dia punya kemampuan itu," tutur Risma. (Z-3)
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyediakan dua lumbung sosial khusus untuk melayani pengidap kusta di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara yang merupakan pulau terluar.
Risma membawa bantuan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial sekaligus datang langsung ke Pulau Kei Besar.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong kaum disablitas untuk bisa produktif meski dalam kondisi yang terbatas. Ia meyakinkan bahwa para penyandang disabilitas bisa sukses dan maju.
Kekacauan penyaluran bansos perburuk citra Mensos Risma
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved