Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik 10 penjabat (pj) gubernur. Mereka menggantikan kepala daerah yang purnatugas pada 5 September 2023.
"Saya Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Tito percaya seluruh pj mampu menunaikan tugas sebaik-baiknya. Kemudian bertanggung jawab dalam mengemban amanah.
Baca juga: Hari Terakhir Ngantor, Ganjar Pranowo Angkut Barang dari Kantor Gubernur Jawa Tengah
"Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terima kasih," tutur eks Kapolri itu.
Proses itu dimulai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dibantu rohaniwan. Kemudian masing-masing pj menandatangani berita acara dan pakta integritas.
Baca juga: Presiden Tunjuk Bey Machmudin Sebagai Pj Gubernur Jabar
(Z-3)
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah berstatus penjabat (pj) yang bermain judi online. Tito tidak segan untuk mencopot.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih adanya puluhan daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved