Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan penjelasan resmi soal menguatnya duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Khususnya kepada rekan koalisi di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Kalaupun mau keluar dan gabung ke yang lain, paling tidak partai-partai di KIM diberitahu secara resmi. Biar tidak ada tafsir yang salah dan tidak tepat," kata Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay, melalui keterangan tertulis, Jumat (1/9).
Menurut dia, bila PKB bakal bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebaiknya disampaikan terbuka. PKB juga didorong berpamitan.
Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres, Demokrat Meradang dan Tuding Anies Berkhianat
"Sikap itu tentu akan sangat patriotik dan kesatria. Waktu bergabung dulu kan sangat baik. Bahkan, ada tanda tangan piagam kerja sama dan itu masih berlaku," ujar Saleh.
PAN sejatinya menghormati keputusan PKB untuk bergabung dengan KPP. Keputusan itu dinilai adalah tindakan terbaik yang memang harus diambil PKB.
Baca juga: Beda dengan Demokrat, PKS Tak Permasalahkan Duet Anies - Cak Imin
Pasalnya, kata Saleh, sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto, ada kesan tidak nyaman di dalam PKB. Itu terlihat dari wacana dan pernyataan yang disampaikan pengurus PKB ke publik.
"Kita semua kan sama-sama sudah paham. PKB terkesan khawatir terhadap adanya kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pastilah PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju," ucap Saleh.
KIM disebut belum pernah secara khusus membicarakan cawapres Prabowo. Tahapannya masih pengumuman nama dan penyusunan agenda bersama.
"Di KIM, tidak ada yang ditinggalkan. Semua dilibatkan dan diajak bicara. Kalau ada yang merasa ditinggalkan, itu mungkin hanya cara untuk mencari jalan keluar yang halus. Kan tidak elok keluar tanpa ada alasan? Itu juga bagian dari politik," ucap Saleh. (Z-3)
Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah apat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang.
PAN menyambut baik rencana Partai Gerindra mengusung Sudaryono maju dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Tengah 2024
JURU bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan partainya masih menghitung, membaca secara saksama peluang ketua umumnya Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) disebut akan memberikan kejutan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai respon atas peluangnya maju di Pilkada DKI Jakarta.
PARTAI NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, resmi mendeklarasikan kerja sama politik atau koalisi untuk Pilkada Subang 2024.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengaku siap maju ke Pilkada Sleman tahun 2024 ini setelah mendapatkan rekomendasi dari partai PAN.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved