Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 mendatang terus menunjukkan dinamika positif. Sejak dideklarasikan Minggu (13/8) lalu di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, masing-masing partai terus melakukan komunikasi kepada satu sama lain.
Terakhir, Prabowo Subianto melalui Institute Kajian Strategis UKRI mengundang fungsionaris partai koalisi dalam acara bertajuk “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8).
Baca juga: Ketua MPR: Pembahasan PPHN Seyogianya Usai Pemilu 2024
Dalam acara tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah visi dan program yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan keberhasilan pemerintahan sebelumnya pada Kabinet Indonesia Maju. Dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek kedaulatan dan daya saing di tingkat global.
“Program pro rakyat yang diusung oleh Presiden Joko Widodo perlu kita lanjutkan dan kita perkuat lagi. Karena program tersebut bisa melindungi perekonomian bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Prabowo Subianto.
Hal ini senada dengan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada sejumlah kesempatan sebelumnya. Zulhas menitikberatkan isu kedaulatan sebagai kelanjutan dari keberhasilan pemerintahan Jokowi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Zulhas, kedaulatan di bidang pangan, energi, dan lainnya menjadi hal penting untuk dicapai oleh pemerintahan selanjutnya.
“Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur yang telah dikerjakan Kabinet Indonesia Maju secara gemilang, perlu dilanjutkan dengan mengawal kedaulatan di bidang pangan dan energi. Swasembada pangan merupakan mandat pemerintahan berikutnya yang harus disukseskan bersama,” kata Zulhas, Selasa (16/8).
Dalam sebuah wawancara bersama TV Nasional, Ketua Umum PAN tersebut menyebut akan mengusulkan nama baru untuk koalisi bersama Gerindra, Golkar, dan PKB. “Saya usulkan namanya Koalisi Indonesia Maju Berdaulat,” ungkap Zulhas. (RO/Nov)
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih periode 2024-2029.
DPW PKB DKI Jakarta membuka pendaftaran bakal calon gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang bakal digelar November 2024.
Dua menteri sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah melaporkan hasil Pemilu 2024 ke Presiden Joko Widodo.
Anggota Fraksi PKB DPR RI yang mendukung hak angket terus bertambah. Saat ini ada 10 anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.
Partai Golkar sudah puluhan tahun menguasai DPRD Kabupaten Bandung
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved