Demokrat Sebut Putusan MA Rasional

HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko. Pernyataan ini disampaikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (11/8). Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham dengan komitmennya dalam penegakan hukum yang adil.

"Kami yakin tidak ada demokrasi tanpa suara rakyat dan tidak ada Demokrat tanpa rakyat. Semoga praktik seperti ini tidak lagi terjadi di partai di Indonesia. Tidak juga menimpa organisasi mana pun di Indonesia kedaulatan partai harus dihormati harus dijunjung tinggi sebagai salah satu pilar utama demokrasi," ujarnya.

Putusan menolak PK tersebut juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia. Kemenangan ini merupakan simbol bersama Demokrat rakyat bisa terus mencari kebenaran dan keadilan sekaligus bisa terus menghadirkan ruang demokrasi yang sehat.

Baca juga: AHY Mesra dengan Puan, PKS dan NasDem Yakin Demokrat Masih Setia Usung Anies

"Demokrat hanya elemen bangsa yang mengajak elemen bangsa lainnya, rakyat Indonesia untuk tetap menjaga negara khususnya nilai-nilai yang dipegang selama ini dan konstitusi kita dan dalam kehidupan demokrasi," tambahnya.

Dalam prahara yang menimpa Partai Demokrat telah berkomunikasi sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo untuk mencari penyebab sikap Moeldoko. Namun dia berharap setelah 19 kali persidangan dan keputusan menolak PK maka bisa berpengaruh terhadap dinamika dan konstelasi politik berikutnya.

Baca juga: AHY Sebut Partai Masih Saling Intip

"Harusnya ada (pengaruh) karena ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja jadi pasti ada dampak dan tentu kami berharap dampak itu positif buat kami," imbuhnya.

Dia menekankan secara internal Partai Demokrat semakin kuat dan yakin bisa memperkuat Pemilu 2024. Dengan keputusan MA ini semakin membuktikan Moeldoko bukan orang yang berjuang bersama Demokrat dan tidak memiliki otoritas membesarkan partai.

"Dia bukan dari Partai Demokrat, bukanlah orang yang berjuang bersama di Demokrat dan dia tidak punya otoritas dan hak untuk mengatakan dialah yang paling berhak dan paling tahu membesarkan Partai Demokrat," tegasnya.

"Apakah langkah Demokrat lebih ringan? semoga. Tapi saya tidak mau ada yang berlebihan, kami tetap harus waspada. Jangan sampai gegara sebuah pencapaian baru membuat kita lebih merasa tenang tapi kalau dibilang ringan harusnya iya. Karena selama ini kami seperti PHP," paparnya.

Putra pertama presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun meyakinkan kadernya untuk selalu siap menghadapi kemungkinan upaya lain yang muncul setelah putusan MA.

"Kami tetap akan hadapi untuk yang ke-20 dan ke-21 dan seterusnya secara hukum, politik, sosial apapun. Karena kami berpegang teguh pada sebuah sikap yang tidak berubah dari awal. Ini masalah kebenaran, masalah keadilan dan kebebasan serta demokrasi," tukasnya. (Sru/Z-7)