Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MUNDURNYA sejumlah kader potensial Partai Demokrat di banyak daerah membuat kepimimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipertanyakan memimpin Partai Demokrat.
Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, semua berawal dari kekisruhan internal Partai Demokrat pasca Musda Daerah (Musda) Provinsi dan Musyawarah Cabang (Kabupaten/Kota) karena melihat kepemimpinan AHY yang terkesan sangat tidak demokratis.
"Apalagi sistem pemilihan Ketua Partai Demokrat tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota tidak mutlak ada pada hasil Musda dan Muscab sehingga sangat berpotensi untuk dilakukan transaksional agar terpilih sebagai ketua umum," ujar Fernando lewat pernyataanya, Rabu (3/8).
Selain itu, sambung Fernando, gaya kepemimpinan AHY memimpin Partai Demokrat seolah seperti perusahaan bukan sebagaimana layaknya sebuah organisasi.
"AHY sebaiknya jangan berharap akan bisa menjadi presiden atau wakil presiden, sedangkan memimpin Partai Demokrat saja tidak mampu atau bahkan menjadi amburadul dan berpotensi perolehan suaranya akan anjlok dari perolehan pemilu 2019," tandasnya.
Fernando menambahkan, jika Partai Demokrat masih terus dipimpin oleh AHY, sangat besar kemungkinan akan semakin ditinggalkan oleh para kadernya yang kecewa terhadap kepemimpinannya dan hasil Muscab.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kepulauan Riau Asnah menyatakan mundur dari kepemimpinan serta anggota dari partai tersebut.
Asnah mengatakan, alasan dia mengundurkan diri dari Partai Demokrat sudah melalui berbagai pertimbangan dan bukan karena permasalahan internal.
Di sisi lain, ia tidak menutup kemungkinan akan berpindah ke partai lain setelah mengundurkan diri dari Partai Demokrat.
“Politik itu kan dinamis, itu juga akan kami lihat. Tapi nanti tetap akan ada bendera yang berkibar rumah ini,” ungkapnya.
Pengunduran diri Asnah diikuti sekitar 50 persen pengurus DPD Demokrat Kepri. Mereka secara serentak melepas atribut organisasi di depan kediaman Asnah.
Selain itu, sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur, mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Surabaya terpilih Lucy Kurniasari.
Ketua DPAC Demokrat Wonokromo Syamsul Arifin mengatakan, 14 ketua DPAC tersebut sudah menyerahkan berkas pengunduran diri ke kantor DPD Partai Demokrat Jatim di Jalan Kertajaya Indah, Kota Surabaya pada Senin (1/8). Berkas tersebut diterima langsung oleh Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jatim Syamsudin (Ant/OL-8)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved