Lawan Moeldoko, Demokrat Sulteng Minta Perlindungan Hukum di Makamah Agung

KADER DPD Demokrat Sulawesi Tengah menyambangi Pengadilan Tinggi Sulteng. Kedatangan para kader Demokrat itu untuk menunjukan soladaritas dan ke kompakan atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melawan Kepala KSP Moeldoko yang telah melakukan PK baru-baru ini.

"Langkah yang kita lakukan pengurus DPD sebagai bentuk ke kompakan kader demi menjaga soladaritas partai. Kedatangan kita  juga di ikuti 13 pimpinan Kota dan Kabupaten di Sulteng yang mendatangi Pengadilan setempat," tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid, Senin (3/4).

Anggota DPR RI ini memastikan kedatangannya untuk menyerahkan berkas kepengurusan yang sah atas kepengurusan DPC pimpian Ketua Umum Partai Demokrat AHY. "Kehadiran kita sebagai bentuk penegasan bahwa pengurusan dibawah Ketum AHY yang sah," tandas mantan Bupati Kabupaten Morowali dua periode ini.

Ia menambahkan, sebelum mendatangi pengadilan para pengurus DPC melakukan dialog bersama AHY yang dihadiri seluruh pengurus DPC se-Indonesia. Kehadiran mereka, jelasnya, meminta perlindungan hukum terhadap Moeldoko CS yang ingin merusak dan mengambil Partai Demorkat. "Kami ingin meminta dan menyampaikan permohonan perlindungan hukum ke Makamah Agung melalui Pengadilan Tinggi. Partai Demokrat yang resmi sesuai dengan keputusan negara adalah Demokrat hasil Munas 2020 dan Ketum terpilih sesuai dengan lembaran negara adalah AHY. kami Partai Demokrat Sulteng dan 13 DPC tegas siap dan patuh terhadap Ketum AHY," tandasnya.

Sebelumnya, AHY menegaskan mencium aroma tak sedap atas langkh Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk merebut Partai Demokrat. AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

"Saudara-saudara sekalian, KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta. (Ant/H-3)