Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan 2.700 lebih jenis suara untuk Pemilu 2024. Hal tersebut mengikuti jumlah daerah pemilihan atau dapil yang berjumlah 2.710. Angka itu terdiri dari 84 dapil DPR RI, 301 dapil DPR provinsi, dan 2.325 dapil DPR kabupaten/kota.
"Surat suara, kan, ragamnya banyak, karena daerah pemilihan kita untuk Pemilu 2024 mulai pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DRPD kabupaten/kota, itu lebih dari 2.700 dapil, sehingga desain surat suara juga lebih dari 2.700 desain," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7).
Nantinya, pemilih akan diberikan lima jenis surat suara di tempat pemungutan suara. Kelima surat suara itu adalah pemilihan legislatif anggota DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan presiden/wakil presiden.
Baca juga: Sosialisasi Pemilu 2024 belum Jangkau Kelompok Penyandang Disabilitas
Dengan banyaknya logistik yang harus disiapkan, KPU menggelar simulasi bongkar muat, sortir, pelipatan, dan pengepakan logistik Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bogor, hari ini. Menurut Hasyim, kegiatan tersebut penting dilakukan untuk menghadapi situasi riil di lapangan nantinya.
"Dengan semangat untuk pengadaan logistik, distribusi logistik, itu, kan, ada tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis, karena, kan, jenis pemilunya macam-macam," katanya.
Baca juga: KPU belum Bisa Ungkap Daftar Bacaleg Pemilu 2024. Ini Alasannya
Kegiatan simulasi itu dilakukan salah satunya untuk menguji ketepatan sasaran. Melalui sistem proporsional daftar terbuka, nama calon anggota legislatif dalam surat suara harus sesuai dengan dapil dan jenis pemilunya.
Adapun KPU Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi simulasi karena menjadi KPU tingkat kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni mencapai 3,8 juta pemilih. Lewat simulasi tersebut, Hasyim mengatakan akan tergambar waktu yang diperlukan untuk proses persiapan logistik pemilu seperti surat suara.
"Gambaran-gambaran situasi di lapangan akan kita jadikan bahan untuk membuat petunjuk teknis bagi teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten/kota bagaimana mengelola logistik, terutama dua hal, surat suara dan formulir untuk pengiriman surat suara di TPS," tandasnya. (Tri/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved