Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar mengaku mendapat ancaman bila tak mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto. Bahkan, yang ikut mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) juga disebut mendapat ancaman.
"Saya mantan ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, mereka semua seperti yang disampaikan ketakutan karena ditelpon segera bikin rapat dukung Pak Airlangga, ini perintah. Ketua-ketua DPD itu telepon saya, kan junior-junior saya semua itu," kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/7).
Baca juga : Ketua Umum AMPG Sesalkan Kericuhan Diskusi yang Mengatasnamakan GMPG di Pulau Dua Senayan
Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Key juga mengatakan hal senada. Sejumlah pengurus DPD Partai Golkar diklaim merasa takut bicara untuk tidak mendukung kepengurusan Airlangga.
Baca juga : Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai
Mereka takut terganjal pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Karena dari sejumlah pengurus DPD, ada yang daftar sebagai bakal caleg.
"Percaya atau tidak percaya, teman teman di daerah ini cuma takut bicara aja, ketika mereka bicara, langsung dicoret dari nomor untuk DCS, DCT untuk jadi DPR," ucap Max.
Isu Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto tengah ramai diembuskan oleh eksponen Partai Golkar. Kelompok ini tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga. (MGN/Z-8)
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved