Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Sidang Tahunan MPR RI tahun ini rencananya dilaksanakan secara terpisah dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Oleh karena itu, sidang besar parlemen tersebut akan berlangsung dua hari yakni 15-16 Agustus 2023.
Pada 15 Agustus 2023, Sidang Tahunan MPR RI beragendakan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik, seperti DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
"Tiap-tiap pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyampaikan secara langsung kinerja mereka ke publik melalui sidang MPR 15 Agustus," ujar Bambang usai Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).
Baca juga: DPR Percaya Keseriusan Pemerintah Selesaikan Masalah Papua
Sementara itu, pada 16 Agustus, dilanjutkan dengan pelaksanaan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-78.
"Pada 16 Agustus baru kita nanti akan mendengarkan laporan Presiden sekaligus pidato kenegaraan, plus sidang bersama DPR dan DPD," sambungnya.
Baca juga: RUU Kesehatan akan Disahkan di Paripurna DPR Besok
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, serta para Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Mar) (Purn.) Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Sjarifuddin Hasan, Yandri Susanto, dan Arsul Sani. (Ant/Z-11)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved