Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo ingatkan pemerintah daerah (Pemda) dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali Kota serta Camat se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pekanbaru, Riau, Senin (10/7).
Yusharto mengatakan, ada sejumlah indikator yang dapat mengukur keberhasilan Pemilu. Hal itu di antaranya Pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku; tingginya partisipasi pemilih; tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan; hingga pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga : Dukungan Maju Jadi Cawapres Mengalir, Erick Tegaskan Fokus di BUMN
"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan dan desa. Mulai dengan memastikan validitas dan pembaruan data pemilih hingga menjamin keamaan dan ketertiban sepanjang proses Pemilu dan Pilkada berlangsung," jelasnya.
Sejalan dengan itu, menurut Yusharto, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi peran camat melalui sejumlah upaya.
Baca juga : PPP Gencar Kampanyekan Sandiaga Uno Sebagai Bacawapres
Hal itu seperti mengoptimalkan peran camat sebagai stakeholder untuk melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada masyarakat. Camat juga dapat melakukan sosialisasi untuk melawan hoaks dan disinformasi tentang Pemilu.
Selain itu, mengoptimalkan peran camat untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu yang dapat dimulai dari pemilih pemula.
"Peran camat perlu dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dengan demikian penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat berkualitas," tambahnya.
Bukan hanya mengoptimalkan sosialisasi, dirinya mengimbau agar Pemda dapat menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi risiko bencana alam baik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
"Kecamatan merupakan OPD terdekat yang langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat manakala terjadi bencana. Kecamatan dapat mulai membentuk satgas (Satuan Tugas) Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana)," pungkasnya. (Z-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved