Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo ingatkan pemerintah daerah (Pemda) dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali Kota serta Camat se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pekanbaru, Riau, Senin (10/7).
Yusharto mengatakan, ada sejumlah indikator yang dapat mengukur keberhasilan Pemilu. Hal itu di antaranya Pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku; tingginya partisipasi pemilih; tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan; hingga pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga : Dukungan Maju Jadi Cawapres Mengalir, Erick Tegaskan Fokus di BUMN
"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan dan desa. Mulai dengan memastikan validitas dan pembaruan data pemilih hingga menjamin keamaan dan ketertiban sepanjang proses Pemilu dan Pilkada berlangsung," jelasnya.
Sejalan dengan itu, menurut Yusharto, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi peran camat melalui sejumlah upaya.
Baca juga : PPP Gencar Kampanyekan Sandiaga Uno Sebagai Bacawapres
Hal itu seperti mengoptimalkan peran camat sebagai stakeholder untuk melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada masyarakat. Camat juga dapat melakukan sosialisasi untuk melawan hoaks dan disinformasi tentang Pemilu.
Selain itu, mengoptimalkan peran camat untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu yang dapat dimulai dari pemilih pemula.
"Peran camat perlu dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dengan demikian penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat berkualitas," tambahnya.
Bukan hanya mengoptimalkan sosialisasi, dirinya mengimbau agar Pemda dapat menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi risiko bencana alam baik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
"Kecamatan merupakan OPD terdekat yang langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat manakala terjadi bencana. Kecamatan dapat mulai membentuk satgas (Satuan Tugas) Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana)," pungkasnya. (Z-5)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved