Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Berdasarkan survei tersebut, TNI mendapat posisi pertama paling dipercaya publik, sedangkan Presiden menempati urutan kedua.
"TNI sekali lagi paling dipercaya publik," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, (2/7).
Baca juga : Survei: TNI Paling Dipercaya Publik. Ini Sebabnya
Kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 95,8 persen. Sementara presiden sebanyak 92,8 persen. Kemudian Kejaksaan Agung 81,2 persen, Polri 76,4 persen, KPK 75,7 persen, MPR 73,8 persen, DPD 73,3 persen, DPR 68,5 persen, dan partai politik 65,3 persen.
Baca juga : Pengamat: Revisi UU TNI Bisa Dorong Peran TNI Kembali ke Era Orde Baru
Menanggapi itu, Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut berkurangnya kepercayaan publik terhadap presiden bisa jadi lantaran terkait cawe-cawe Jokowi.
“Seperti dalam survei sebelumnya, publik tidak setuju dengan cawe-cawe presiden. Publik meminta agar presiden tidak melakukan cawe-cawe,” tegas Lili.
Dengan kepercayaan terhadap Presiden di bawah TNI, Lili meminta pemerintah agar survey tersebut bisa menjadi bahan perhatian dan renungan untuk semua elemen.
Sementara itu, terkait dengan tingginya tingkat kepercayaan pada TNI, Lili menuturkan publik puas dengan sikap TNI yang sejak awal menyatakan sikapnya yang netral dan tak ikut cawe-cawe. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto bertemu Luhut Pandjaitan bahas strategi ekonomi nasional di tengah dinamika global, fokus stabilitas, daya beli, bansos digital, dan investasi.
Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa DPR kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah berupa penerbitan Surat Presiden (Surpres).
Sejak lama berbagai elemen masyarakat, mulai dari pekerja rumah tangga, akademisi, jurnalis, politisi, hingga tokoh agama, terus mendorong agar RUU tersebut segera disahkan.
RUU PPRTĀ tak kunjung disahkan. Koalisi Sipil bersama para pekerja rumah tangga mendesak pemerintah segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres).
Prabowo dorong Indonesia tinggalkan BBM dan beralih ke energi listrik. Target produksi mobil listrik massal 2028, industri nasional mulai digenjot.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved