Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat. Dia berharap gelaran tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat.
Hal itu diungkapkan Mendagri pada Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/6).
"Pesan saya yang lain terkait Pemilu dan Pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial," katanya.
Baca juga: Inilah 2 Faktor Pemicu Golput
Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, lanjut Mendagri, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah. Pasalnya, momen Pemilu terkadang dimanfaatkan berbagai pihak untuk memecah belah bangsa.
Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.
"Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu," tegasnya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, BSKDN: Daerah Harus Jamin Ketersediaan Anggaran dan Netralitas ASN
Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Mendagri mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah. Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
"Tahun 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan," ungkap Mendagri.
Terakhir, Mendagri mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024 dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
"Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya adalah prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis, artinya dukung mendukung pada calon tertentu, baik pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif, tetap pada posisi netral," pungkas Mendagri. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved