Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan tujuan dirinya melakukan cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Jokowi menyebut bahwa ada riak berbahaya sehingga dirinya tidak boleh diam dan harus memastikan pemilu berjalan lancar.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut bahwa pernyataan tersebut sangatlah berbahaya. Mardani menyebut Jokowi jangan sok tahu dan menakut-nakuti masyarakat dengan menyebut adanya riak-riak berbahaya.
"Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (6/6).
Baca juga: Sekjen PKS Beri Kode Cawapres Anies Baswedan?
Mardani meminta Jokowi untuk netral dan membiarkan rakyat mengambil perannya. Para ketua partai politik maupun polisi juga diberi kesempatan untuk merencanakan dan membuat keputusan politik.
"Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tak perlu ada skenario 1, 2, 3 pasang biarkan mengalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya, Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah, itu pun sudah berat," kata dia.
Baca juga: PKS: Publik Banyak yang Mengkhawatirkan Cawe-cawe Jokowi
Politikus PKS itu meyakini bila presiden netral maka pemilu akan berjalan baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik pula. Namun, bila presiden justru bersikap tidak netral demi ambisi kepentingan politik tertentu, lantas yang ada hanyalah kegaduhan dan itu berbahaya bagi penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Kami yakin ketika presiden netral dan bekerja sesuai koridor yang benar kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," tandasnya. (Van/Z-7)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved