Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PESTA demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung pada tahun depan diharapkan mampu memunculkan pemimpin yang lebih peduli terhadap nasib masyarakat adat.
Hal itu dikemukakan, Rubi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (16/5). "Ada banyak harapan yang kita sematkan dari proses Pileg dan Pilpres, khususnya kepedulian terhadap keberadaan masyarakat adat," ungkapnya.
Rubi kepedulian yang dimaksud tentu adalah yang dapat melaksanakan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Sosok yang diinginkan harus bisa melindungi, menyelesaikan konflik, menghentikan deskriminasi, dan mengatasi perampasan lahan di wilayah masyarakat adat.
Baca juga:
> Cawapres Anies Terbuka dari Orang Jokowi
> Soal Jokowisme, PSI Disebut Cocok dengan Gibran
"Adanya peraturan yang memenuhi kepentingan masyarakat adat dan negara hadir bersama masyarakat adat dalam berbagai kebijakan. Sayangnya sejauh ini RUU tentang masyarakat adat di Indonesia masih belum disahkan
oleh pemerintah dan DPR," tutur Rubi.
Lebih jauh dikatakan Rubi pihaknya juga berharap dalam Pileg nanti akan ada wakil dari masyarakat di jajaran anggota dewan.
Baca juga: Pemilih yang tidak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Dukung Prabowo
"(Wakil dari masyarakat adat) berjenjang dari pusat hingga tingkat provinsi dan daerah dapat bersinergi untuk tujuan yang sama mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat," ujarnya. (Z-6)
AMAN mengajukan gugatan terhadap Presiden RI dan DPR RI ke PTUN. Gugatan tersebut diajukan lantaran negara dianggap abai terhadap perlindungan masyarakat adat melalui UU Masyarakat Adat
Ganjar bersama Mahfud MD menegaskan bakal menjamin perlindungan masyarakat adat dan mengupayakan RUU Masyarakat Adat
Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan destinasi wisata kerajaan yang berbasis budaya asli nusantara. Kondisinya saat ini masih belum diperhatikan pemerintah
Negara harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dengan menjamin eksistensi dan melindungi mereka, sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
Hari Masyarakat Adat Internasional tanggal 9 Agustus diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak populasi masyarakat adat yang ada di seluruh dunia.
PARTAI NasDem sebagai fraksi yang mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat di DPR RI hingga kini masih berupaya untuk mendorong agar RUU itu disahkan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved