Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH pusat diminta mengirim utusan sebagai negosiator untuk membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Captain Philips Mehrthens, yang telah disandera hampir tiga bulan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Sejauh ini, pihak TNI telah berkomunikasi dengan tokoh adat agar Philips dapat bebas.
"Pendekatan melalui tokoh adat dan pemerintahan daerah setempat sudah dilakukan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/4).
Baca juga : Masih Disandera KKB Papua, Tim Negosiasi Dibutuhkan untuk Membebaskan Pilot Susi Air
"Semoga dalam waktu dekat ada hasilnya," tandasnya.
Dihubungi terpisah, peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menagpresiasi langkah yang dilakukan aparat keamanan Tanah Air sejauh ini melalui pendekatan dialog. Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa tokoh adat yang diajak bicara oleh TNI harus tepat sasaran.
Dalam hal ini, Cahyo menyebut TNI harus dapat berdialog dengan tokoh adat yang mewakili atau memiliki akses langsung dengan Egianus Kogoya, Panglima Komando Daerah Pertahanan (Pangkodap) III Ndugama Derakma yang awalnya membakar pesawat Susi Air di Bandara Paro, pada Selasa (7/2) lalu.
Selain itu, Cahyo juga meminta pemerintah pusat mengirim negosiator untuk berkomunikasi dengan TPNPB-OPM. Hal itu sejalan dengan seruan para pemimpin agama di Papua beberapa waktu lalu.
"Agar pemerintah menngirim utusan khusus atau negosiator untuk bicara denagn TPNPB. Saya kira seruan dari para pemuka agama di tanah Papua itu merupakan usulan yang tepat. Mungkin TNI/Polri dan pemerintah bisa memperhatikan itu," pungkasnya. (Z-5)
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.
PCNU Bawean mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan kesehatan pengungsi korban gempa. Karena hingga saat ini banyak pengungsi yang di tenda darurat.
Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit.
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
Safrizal menekankan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah menerima Juknis, segera melakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 bersama Satgas Amole 2024 dan Satgas Nanggala berhasil menembak mati 2 anggota KKB Papua di wilayah Mimika, salah satunya Abubakar Kogoya.
PILOT Susi Air Kapten Philip Mark Merthens sudah satu tahun satu bulan disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua) pimpinan Egianus Kogoya.
KEKERASAN yang terjadi di tanah Papua terus terjadi hingga saat ini. Kontras memaparkan bahwa pada Januari-Februari 2024 telah terjadi 7 peristiwa kekerasan.
PEMERINTAH Selandia Baru kembali meminta Indonesia membantu pembebasan warganya dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved