Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan partainya memang terbuka dengan usulan koalisi besar. Namun hingga kini PKB tetap konsisten dengan piagam perjanjian yang dibuat bersama Partai Gerindra.
"Kami konsisten dengan piagam yang sudah dibuat bersama. Koalisi kami tetap berjalan," ujar Jazilul Ketika dihubungi, Selasa (18/4).
Ia menerangkan belum ada perbincangan lebih lanjut terkait kepastian siapa sosok yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Oleh karena itu, hingga kini, PKB tetap mendorong Ketua Umum Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden.
Baca juga: Cak Imin Sebut Sudah Rayu Golkar dan PBB Bergabung Ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
"Kami belum ada pembicaraan sampai ke sana (legawa Muhaimin batal jadi cawapres). Sampai saat ini kami tetap mendorong Muhaimin sebagai calon wakil presiden," tuturnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengomentari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto soal pencapresan. Menurut Viva, pengumuman paslon yang diusung dalam pilpres 2024 dari partai politik atau koalisi partai akan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Sehingga proses pembentukan paslon yang sudah terkonsolidasi akan segera diumumkan.
Baca juga: PKB Tepis Wacana Duet Prabowo-Ganjar
"Masing-masing partai dan koalisi saling menunggu, siapa yang akan start duluan," ucapnya.
Penentuan paslon yang diusung akan mempertimbangkan dua factor. Yang pertama adalah faktor ideologi yang diukur dari basis konsituen partai berdasarkan perolehan suara dan kursi di pemilu sebelumnya. Kemudian, faktor elektabilitas figur untuk memenangi kompetisi pilpres yang diukur dari hasil lembaga survei yang kredibel, jujur, dapat dipercaya, dan tidak menjadi alat legitimasi politik melalui cara ilmiah akademis, atau menjadi alat pemuja saja.
"Dua faktor itu menjadi hal penting bagi seluruh partai politik sehingga proses konsolidasi untuk menetapkan paslon sampai hari ini masih berlangsung dinamis,” jelasnya.
“Nanti pada waktunya semua akan mengerucut menemukan formula dan konfigurasi politik dalam paslon yang akan diusung di pilpres 2024," tandas Viva. (Z-11)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih periode 2024-2029.
DPW PKB DKI Jakarta membuka pendaftaran bakal calon gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang bakal digelar November 2024.
Dua menteri sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah melaporkan hasil Pemilu 2024 ke Presiden Joko Widodo.
Anggota Fraksi PKB DPR RI yang mendukung hak angket terus bertambah. Saat ini ada 10 anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.
Partai Golkar sudah puluhan tahun menguasai DPRD Kabupaten Bandung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved