Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (SEKDA) Provinsi Riau SF Hariyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia bakal diklarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Hariyanto irit bicara saat disambangi oleh wartawan. "Terima kasih ya, terima kasih ya," kata Hariyanto, Kamis (6/4).
Sebelumnya, Hariyanto menjadi sorotan publik lantaran sifat istrinya yang sering memamerkan harta. Sang Istri kerap mengumbar tas mewah, perhiasan, hingga liburan ke luar negeri ke media sosial.
Baca juga: Tidak Ingin Hidup Sederhana, ASN Dipersilakan Pilih Pekerjaan Lain
Ramai dibicarakan warganet, Hariyanto angkat bicara. Ia mengatakan tas mewah yang kerap dipamerkan istrinya adalah tas palsu.
"Sudah saya kroscek, misalnya tas salah satu brand yang disebutkan seharga ratusan juta, itu sangat tidak benar. Karena itu barang KW dan dibeli dengan harga berkisar antara Rp2-5 juta di Mangga Dua Jakarta. Itu tokonya masih ada, silahkan dicek," sebut Hariyanto kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (20/3).
Baca juga: KPK Pastikan Kabar Keterlibatan Artis di Kasus Rafael Alun Didalami
Beberapa hari belakangan, sebuah cuitan Twitter dari akun @Partai Socmed menghebohkan warga lantaran mengunggah sederet foto yang menampilkan kehidupan mewah Adrias Hariyanto, istri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto. (Z-3)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
KPK memanggil pejabat dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Jakarta Utara untuk mengklarifikasi LHKPN.
SETELAH viral video istri Sekda Riau pelesiran di Eropa dan pamer tas mahal, saat ini kembali beredar video anaknya pesta ulang tahun di sebuah hotel mewah.
Sikap flexing pejabat tinggi di Riau itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved