Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) membantah telah menitipkan asisten pribadinya untuk mendapatkan jabatan komisaris di PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Pernyataan itu dicetuskan oleh kuasa hukumnya.
"Ada pemberitaan dari IPW (Indonesia Police Watch) yang menyatakan bahwa Prof (Eddy Hiariej) meminta untuk asisten pribadinya menjadi komisaris, tidak sama sekali," kata Kuasa HUkum Eddy, Ricky Sitohang dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan (28/3).
Ricky menyebut kliennya awalnya dipaksa untuk menjadi komisaris di perusahaan itu oleh petinggi PT CLM Helmut Hermawan. Dia juga menyebut istri Eddy diminta menduduki posisi yang sama.
Baca juga: Kasus Wamenkumham Dinilai ICW Cepat Diproses, KPK: Cepat Atau Lambat Kita Dicurigai
Namun, Eddy menolak tawaran itu. Petinggi perusahaan tersebut lantas mencoba melobi anaknya namun hasilnya juga tetap sama.
"Helmut yang minta Profesor (Eddy) menjadi Komisaris tapi ditolak mentah-mentah oleh Profesor. Diminta istri dan anaknya juga ditolak oleh beliau," ucap Ricky.
Baca juga: Bareskrim Proses Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Wamenkumham
Penolakan dilakukan Eddy untuk menghindari konflik kepentingan. Sebab, dia merupakan pejabat negara dan wajib menghindari kemungkinan tersebut.
Ricky menyebut Eddy menawarkan Advokat Yosi Andika Mulyadi dan mantan Asisten Pribadinya Yogi Ari Rukmana untuk menduduki posisi tersebut. Yosi dipilih karena pernah bekerja sama dengan PT CLM.
"Bagaimana menggunakan (Yosi)? kebetulan dia adalah sebagai lawyers-nya (PT CLM). Kemudian ada satu lagi (Yogi) yang kebetulan statusnya sama bukan aparatur sipil negara," ujar Ricky.
Yosi dan Yogi bukan asisten pribadi Eddy saat menjabat sebagai wamenkumham. Keduanya merupakan pihak swasta yang tidak diikat dengan peraturan ketat untuk aparatur sipil negara (ASN).
Sehingga, lanjut Ricky, kabar yang menyebut kliennya menitipkan asisten pribadi menjadi komisaris adalah salah. Dia juga menegaskan pilihan Yosi dan Yogi untuk menerima atau menolak posisi tersebut tidak berkaitan dengan Eddy.
"Pemilihan jadi komisaris tidak ada relevansinya kepada Pak Prof Eddy. Memang dia (Yosi) seorang lawyers. Tidak ada relevansinya dengan wamen," tutur Ricky. (Can/Z-7)
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN.
MENTERI BUMN Erick Thohir, selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Asabri (Persero), melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris PT Asabri (Persero).
BASUKI Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menyatakan telah resmi mundur dari jabatan Komisaris PT Pertamina.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved