Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan lembaganya memanfaatkan teknologi informasi dan mengoptimalisasikan media sosial guna memberikan informasi yang dibutuhkan pemilih generasi Z dan milenial terkait Pemilu 2024.
Informasi yang dibutuhkan para pemilih ini antara lain tentang peserta pemilu baik DPR, DPD, DPRD, maupun presiden dan wakil presiden; kemudian visi, misi serta program yang diusung oleh peserta pemilu.
"Juga berbagai informasi terkait dengan proses dan prosedur yang dibutuhkan oleh para pemilih. Misalnya, untuk pendaftaran dan bagaimana agar terdaftar sebagai pemilih, bagaimana tata cara memilih dan lain-lain," kata dia saat dihubungi, hari ini.
Merujuk data survei, salah satunya dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pemilu 2024 akan didominasi oleh kaum Generasi Z dan milenial yang rentang usianya 17-39 tahun mendekati 60 persen.
Menurut August, pada dasarnya, kalangan tersebut memiliki perhatian yang kuat tentang kualitas hidup dan masa depan Indonesia termasuk terkait keberlangsungan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, teknologi terbarukan, maupun lingkungan hidup dan sebagainya.
Pemilu 2024, sambung dia, menjadi momentum penting agar isu-isu strategis yang selama ini menjadi fokus dan perhatian lapisan pemilih tersebut disuarakan sebagai program dan kebijakan dari peserta pemilu.
Baca juga: Anak Jokowi Gibran Cocok jadi Cawapres Anies, Ganjar dan Prabowo
"Dengan demikian muncul kesepahaman bersama di antara para pemilih bahwa ketertarikan pemilih terhadap isu-isu strategis bertemu dengan pemahaman pentingya pemilu," kata August.
Dia kemudian berharap, para pemilih muda dapat berkontribusi untuk mewujudkan pemilu yang damai dan sehat, jauh dari hoaks, disinformasi, maupun politisasi identitas.
Merujuk laman resmi KPU, penetapan peserta pemilu telah berlangsung sejak 14 Desember 2022 hingga 14 Februari 2023. Selanjutnya, masa pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan berlangsung pada 24 April 2023 - 25 November 2023. Sementara masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Berikutnya, pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye dan 14 Februari 2024 hingga 15 Februari 2024 menjadi waktunya pemungutan serta perhitungan suara.(OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved