Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TOTALITAS 18 tahun membangun ekosistem pendidikan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, menjadi prestasi tersendiri untuk membangun optimisme membawa Sukabumi menjadi daerah nomor satu dalam 10 tahun ke depan.
Hal tersebut terungkap saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat mewawancarai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) NasDem Jawa Barat (Jabar) untuk DPR RI, H Ayep Zaki. Paparan tersebut Ayep kemukakan di hadapan pewawancara Onnie Soerono Sandi, Fauzan Ali Rasyid, dan Tahrir.
NasDem Jabar menghadirkan puluhan Bacaleg dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) Jabar 1-11 untuk mendalami jiwa petarung mereka. Ayep yang juga anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menjawab dengan lugas dan optimistis berbagai pertanyaan yang dilontarkan.
"Saya bekerja di Sukabumi membangun ekosistem pendidikan sejak 2005. Artinya sudah 18 tahun. Saya punya komunitas khusus yang aktif di bidang usaha kecil menengah (UKM). Paling tidak saya ada 80 UKM yang saya bina langsung dan ada sekitar 14 lembaga pendidikan di kabupaten dan Kota Sukabumi," ungkap Ayep, Kamis (23/2).
Ayep menjalani wawancaranya pada sesi kedua sekitar pukul 10:30-12:30 wib. Dengan lugas ia mengungkapkan optismismenya meraih satu kursi DPR RI, satu kursi DPRD provinsi, dan enam kursi DPRD Kabupaten Sukabumi dengan ditambah DPRD Kota Sukabumi. "Kemungkinan besar kalau Kota Sukabumi bisa lebih dari tiga, bahkan bukan mustahil empat atau enam," tandasnya.
Dengan program nyata yang telah dikembangkan belasan tahun di Sukabumi, Ayep menghadirkan optimisme bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat ke depan. Ia hanya ingin terus bekerja mengantarkan kota kelahirannya tersebut sejahtera dan menjadi nomor satu di Indonesia selama 10 tahun ke depan.
Ayep bertekad melebarkan spektrum ekosistem pendidikan maupun pertanian di Sukabumi raya melalui program-program yang lebih besar. Dia melihat upaya itu dapat ditempuh melalui partai politik yang mengawal kebijakan pro rakyat.
Menurut wakil bendahara Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) itu, NasDem mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia yang mampu memacu semangatnya untuk terus membawa Sukabumi makin baik. Hal itu sejalan dengan semangat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk mengibarkan spirit restorasi di Kabupaten dan Kota Sukabumi. (RO/O-2)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Bersamaan naiknya harga sejumlah cabai dan bawang, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Di antaranya tomat kecil dari Rp8 ribu menjadi Rp6 ribu per kg dan tomat besar dari Rp10 ribu
Akreditasi menunjukkan institusi itu memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Minimal akreditasi yang baik suatu universitas adalah B atau lebih tinggi,
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved