Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada awal tahun anggaran 2023.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat membacakan sambutan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN, Selasa (24/1).
Kurniasih menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi tersebut merupakan upaya BSKDN dalam mengawal anggaran tahun 2023 agar dapat digunakan dengan tepat dan efektif. Dirinya berharap, sosialisasi yang digelar tersebut bisa meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi di tengah para pelaksana anggaran.
"Pertemuan ini untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran, kinerja pelaksana anggaran dan efektivitas belanja negara serta meningkatkan pemahaman, persamaan persepsi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BSKDN," ungkap Kurniasih
Sementara itu, menindaklanjuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kerja (POK) tahun anggaran 2023, Kurniasih menegaskan, BSKDN perlu segera melakukan persiapan dan menyusun langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan kegiatan 2023.
Adapun sejumlah langkah tersebut di antaranya pertama, melakukan tinjauan dan menyusun kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 meliputi pengaturan agenda atau jadwal rencana kegiatan dan rencana penarikan anggaran dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman dalam pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga : Jaksa Dampingi Penyaluran Pinjaman Uang Negara
Kedua, melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2023. Ketiga, berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang melalui proses pelelangan agar segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2023 untuk segera diusulkan penetapannya melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri.
Kemudian keempat, memenuhi target anggaran sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5 /PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negera/Lembaga bahwa target triwulan kesatu sebesar 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 70%, dan triwulan keempat 100%.
"Kami berharap kepada para pengelola keuangan agar memperoleh pemahaman yang benar akan mekanisme pertanggungjawaban yang benar dalam pelaksanaan anggaran dan kami juga berharap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta jajarannya di lingkungan BSKDN agar lebih optimal dalam pencapaian kinerjanya," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai narasumber Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Jakarta IV Saor Silitonga yang mengapresiasi penyelenggaraan keuangan di lingkungan Kemendagri.
Dirinya juga berpesan agar setiap pengelola keuangan memperhatikan setiap aspek atau indiktor keberhasilan pengelolaan keuangan yang berlaku.
"Kalau untuk lingkungan Kemendagri secara umum sebenarnya sudah baik sekali, dan DIPA 90% sudah dianggap baik. Namun mohon dilihat keberhasilan itu (pelaksanaan anggaran) tidak hanya dilihat dari aspek penyerapan anggaran saja, karena aspek itu hanya salah satunya, masih banyak aspek lainnya," jelasnya. (RO/OL-7)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Inovasi digital menjadi salah satu upaya perusahaan untuk tetap berdaya saing di industri asuransi.
Milenial dan Gen Z Indonesia beralih ke multi-income stream dan pengelolaan uang real-time di tengah tekanan ekonomi. Simak perbandingan datanya di sini.
Sambut Imlek 2026 dengan 8 prinsip keuangan dari Broker Elev8. Kelola aset, investasi, dan pola pikir di Tahun Kuda Api untuk kemakmuran jangka panjang.
Pengakuan pemerintah terhadap berbagai use case teknologi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan arsitektur sistem keuangan nasional.
Motivasi tersebut muncul karena Gen Z belajar dari pengalaman beban finansial atau kesalahan pengelolaan keuangan yang dilakukan generasi orangtua mereka di masa lalu.
Harga emas global dan Antam turun pada 17 Februari 2026. Prediksi untuk Rabu, 18 Februari, diperkirakan stabil atau berpotensi rebound tipis dengan harga Antam Rp2,96–3,05 juta per gram.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved