Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diminta untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan perundang-undangan, termasuk menguasai KUHP anyar yang bakal diterapkan.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat di sela-sela acara penutupan PKPA Angkatan XX DPC Peradi Jakbar-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) di Jakarta, Minggu (15/1).
Sesuai pesan Ketum Peradi Otto Hasibuan, terang dia, Peradi Jakarta Barat sangat juga menekankan kualitas, profesionalisme, dan integritas dalam mencetak advokat sebagaimana amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.
Untuk menjaga hal tersebut, lanjut dia, dalam acara yang dihelat secara hybrid, pihaknya terus menyelenggarakan PKPA yang berkualitas dan bekerja sama dengan sejumlah universitas, di antaranya Ubhara Jaya yang saat ini untuk ke-20 kalinya. “Disampaikan Prof Otto bahwa Peradi sangat menjaga sekali kualitas. Jadi kalau bisa dibilang produk, kita ori alias original,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan jika nantinya para peserta PKPA lulus menjadi advokat, mereka harus memberikan layanan hukum cuma-cuma atau gratis (probono) bagi masyarakat kurang mampu yang tengah mencari keadilan.
Pemberian probono ini terus digencarkan Peradi melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. “Peradi sekarang sudah memiliki sekitar 180 DPC di seluruh Indonesia, PBH-nya sudah 152 dan akan terus bertambah. Kebetulan saya ketua PBH Peradi,” terang Asido.
Asido mengajak peserta PKPA angkatan XX DPC Peradi Jakbar-Ubhara Jaya untuk berjuang mewujudkan Peradi sebagai wadah tunggal (single bar) organisasi advokat yang menjadi amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.
"Otto Hasibuan secara virtual mengingatkan bahwa jangan bercita-cita menjadi advokat hanya demi mencari uang, mobil mewah atau harta kekayaan. Sebab, kalau Anda menjadikan cita-cita menjadi advokat untuk mendapatkan uang, berpotensi menghalalkan segala cara.”
Menurut dia, para peserta PKPA sejatinya terus meningkatkan kemampuan, kualitas, profesionalisme, dan integritas karena prestasi itu yang akan menentukannya. “Semakin tinggi kualitas Anda, semakin tinggi nilai Anda di mata klien. Ini salalu saya sampaikan. Uang akan datang dengan sendirinya sesuai dengan kualitas Anda, prestasi Anda,” katanya.
Ketua Panitia PKPA Angkatan XX DPC Peradi Jakbar-Ubhara Jaya, Fortuna Alvariza menambahkan peserta PKPA kali ini sebanyak 152 orang. Ia berharap para peserta dapat menjadi advokat yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.
Adapun Wakil Rektor IV Ubhara Jaya, Zahara Tussoleha Rony menilai peningkatan kualitas dan kemampuan diri sangat penting agar mampu memanfaatkan pesatnya teknologi yang juga menyebabkan disrupsi. Menurut penelitian, banyak profesi akan hilang. Lima tahun lagi 60% profesi yang ada akan digantikan karena adanya teknologi, tapi tidak termasuk advokat.
“Oleh karenanya, sambutlah tantangan ini dengan semangat dan berliterasi, belajar, dan berkembang sebagai advokat yang andal dan profesional,” kata Zahara.
Pada kesempatan itu ia menyampaikan rasa bangganya kepada DPC Peradi Jakbar yang terus menjaga kualitas dalam mencetak advokat sehingga selalu menjadi pilihan para calon advokat. “Ini menunjukkan kualitas dan konteks telah dipersiapkan dengan baik dan semakin baik,” tandasnya. (J-2)
Penghargaan disampaikan dalam acara 'Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2024” kategori Best Litigation Law Firm.
IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
SUYANTI, ibu kandung santri korban penganiayaan senior di Pondok Pesantren Kediri, Provinsi Jawa Timur, meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM di wilayah Jakarta.
KPK siap memberikan bantuan hukum ke mantan komisioner mereka Agus Rahardjo jika ia meminta langsung.
Ia mengungkapkan sudah semestinya KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli. Pasalnya, dalam PP Nomor 36 Tahun 2009, itu dilarang.
Pelayanan Kesehatan gratis telah berjalan dua minggu. Program ini sudah melayani hampir 7.000 warga
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Berbagai aplikasi membaca buku gratis menawarkan akses ke literatur berkualitas tanpa biaya tambahan, menjadikan literasi lebih mudah dijangkau.
Aplikasi Desa Terhubung cocok untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan ke depan sebagai tindak lanjut program Presiden Jokowi.
Selain mendapatkan fasilitas khitanan gratis, masing-masing peserta diberikan uang saku, dan berbagai suvenir menarik.
Warga yang membutuhkan, bisa menghubungi call center di nomor 0853-9898-4477 dan 0853-9898-4499.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved