Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo merespons terungkapnya kasus penculikan anak berusia 6 tahun di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat setelah dinyatakan hilang sejak 7 Desember 2022. Korban baru ditemukan 26 hari kemudian tepatnya pada 3 Januari 2023 lalu.
Ara, sapaan akrab Anggara menuturkan, Pemprov DKI Jakarta perlu memperbanyak titik CCTV untuk turut andil dalam pengentasan kriminalitas.
“Kita harus mengupayakan Jakarta jadi kota yang aman dari kriminalitas. Jika ada kejadian pun kita inginnya cepat terungkap. Dalam hal ini Pemprov DKI bisa ikut andil dengan memperbanyak titik CCTV,” kata Ara, dalam keterangan resmi, Kamis (5/1).
Ara mengatakan bahwa keberadaan titik CCTV juga dapat menjadi upaya preventif tindak kejahatan.
“Selain untuk membantu penegak hukum menjalankan tugasnya, jika banyak CCTV para pelaku juga akan berpikir dua kali saat ingin melakukan kejahatan,” tambahnya.
Selain kasus penculikan, dengan penambahan titik CCTV kasus kriminalitas lain yang marak di Jakarta juga bisa direduksi.
“Kasus yang marak seperti tawuran, narkoba, pencurian dan sebagainya juga dapat sekaligus kita upayakan untuk dikurangi. Pemprov DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan Kepolisian setempat untuk penentuan titik pemasangannya,” tutup Ara. (OL-12)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved